TAJUK RENCANA

Petaka Besar setelah Makar

Jangan berpikir melakukan makar terhadap presiden atau wakil presiden. Jika dilakukan, menurut Rancangan Undang-Undang (RUU), siapa pun harus siap hukuman berat. Intinya: “Setiap orang yang makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan presiden atau wakil presiden atau menjadikan presiden atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Jelas berhadapan dengan Pasal 191 RUU KUHP itu para pelaku makar menghadapi petaka besar. Karena itulah jika tidak suka pada apa pun yang dilakukan presiden atau wakil presiden, para oposan harus memiliki cara yang memungkinkan mereka tidak terseret ke penjara atau diberi hukuman mati. Dengan kata lain, siapa pun boleh melontarkan kritik sekeras apa pun pada presiden dan wakil presiden, tetapi tidak diperbolehkan makar.

Selain pada presiden dan wakil presiden, siapa pun tidak diperbolehkan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hukumannya juga tidak tanggung-tanggung: dipidana mati, dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Ini menjelaskan kepada kita siapa pun tidak diperkenankan merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tentu makar terhadap pemerintahan yang sah juga tak diperbolehkan. Siapa pun yang menggulingkan pemerintahan yang sah diancam hukuman berjenjang maksimal 15 tahun. Yang juga harus diperhatikan, pemimpin pemberontak bisa dipidana hukuman mati. Jadi, memang tak ada ampun bagi pelaku makar. Siapa pun akan diganjar hukuman berat. Siapa pun akan berhadapan dengan kedigdayaan presiden, wakil presiden, pemerintahan yang sah, dan kedaulatan NKRI.

Apakah ini akan menjadikan pemerintah atau presiden otoriter, antikritik, dan tak menghargai oposisi? Ternyata tidak. RUU KUHP juga memberikan ruang sebesar-besarnya bagi kritik. Kritik demi kepentingan umum masih diperbolehkan. Tentu ada juga regulasi bagi kritik. Kritik semena-mena dan menganggap apa pun yang dilakukan pemerintah atau presiden sebagai sesuatu yang selalu salah, sebaiknya tidak dilakukan. Kritik mesti membangun dan demi kepenting publik.

Bertolak dari gagasan tentang “kritik yang membangun” itu, maka pemerintah atau presiden jangan dibiarkan menjalankan pemerintahan tanpa kontrol. KUHP tetap saja sebagai alat. Yang lebih harus diperlukan selain KUHP adalah kemauan untuk bersama-sama menjadikan Indonesia sebagai negeri hebat tanpa keinginan- keinginan makar dari orang-orang yang kritis. Masih banyak jalan lain untuk menjadikan pemerintah dan presiden sebagai lembaga yang memberadabkan bangsa dan menyejahterakan rakyat.


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar