Iklim investasi di Indonesia belum juga menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang berarti. Kabut hitam masih menyelimui terlihat dari angka tak kunjung naik. Dari total investasi yang sudah disetujui hanya 40 persen yang bisa direalisasi. Terlihat dengan jelas daya tarik investasi kita masih kurang sementara hambatan di lapangan benar-benar dirasakan, sehingga yang sudah disetujui dan direncanakan pun ternyata sulit melaksanakan karena berbagai kendala. Padahal investasi kunci pertumbuhan ekonomi.
Data terakhir tentang relokasi 33 pabrik China akibat perang dagang dengan AS yang sebagian besar menuju Thailand dan Vietnam sungguh mengkhawatirkan. Kalau faktornya karena kedekatan tentu itu biasa. Kalau ternyata ada faktor-faktor lain itulah yang hendaknya dicermati. Kelaziman investasi akan mencari tempat atau lokasi yang paling menguntungkan dari segi pembiayaan. Margin yang diperoleh akan besar. Tetapi faktor lokasi tentu juga mempertimbangkan kedekatan dengan pasar terbesar.
Bukankah Indonesia lebih murah tenaga kerjanya? Bukankah infrastruktur juga sudah lebih baik? Mengapa tetap saja kurang menarik dan belum menjadi pilihan? Kabar tentang rencana relokasi pabrik tekstil dari China ke Jawa Tengah pun masih seperti kabar burung karena belum jelas dan riil. Dari banyak data dan survei yang diperoleh keluhan dan hambatan investasi terbesar di Indonesia masih selalu terkait dengan kerumitan regulasi dan perizinan. Persoalan klasik yang belum terpecahkan.
Paket kebijakan pemerintah yang sampai belasan kali dikeluarkan hanya seperti macan kertas. Sistem digital dalam perizinan One Single Submission (OSS) juga belum ampuh karena tumpang tindih peraturan antardepartemen dan antara pusat dan daerah belum terurai. Sementara itu faktor perilaku manusia atau the man behind the gun juga belum bisa diperbaiki, baik dari mindset maupun ketrampilan. Ditambah lagi dengan sifat birokrasi kita yang cenderung lama dan berongkos mahal yang dikeluhkan investor.
Kini awan gelap dan kabut hitam makin terlihat karena kita menghadapi ancaman terhadap upaya pemberantasan korupsi. Revisi UU KPK yang sudah diputuskan sidang paripurna DPR adalah kabar buruk. Ada yang menyebut lonceng kematian bagi lembaga antirasuah itu. Begitu banyak kasus suap pengusaha kepada pejabat untuk melancarkan investasi yang diungkap KPK, bahkan dengan operasi tangkap tangan. Kelak dikhawatirkan hal itu akan kembali subur, sehingga turut berdampak negatif bagi iklim investasi.
Sudah kondisinya seperti ini akan ditambah lagi dengan penurunan peringkat daya tarik investasi. Makin sulit rasanya menarik minat investor. Tidakkah pemerintah dan DPR menyadari bahwa tidak mungkin ekonomi bisa bertumbuh tanpa investasi? Menteri Keuangan Sri Mulyani mewanti-wanti tahun ini bisa 5 persen lagi sudah bagus. Kita tahu angka itu belumlah cukup untuk menyerap angkatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Lampu sudah kuning saatnya berpikir dan bertindak lebih serius lagi.
