Kejati Akan Periksa Banggar DPRD

Dugaan Korupsi Rp 7,5 Miliar

SEMARANG - Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) berencana memeriksa anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jateng periode 2014-2019. Pemanggilan tersebut terkait proses penyidikan perkara dugaan korupsi dana bantuan provinsi (banprov) Jateng untuk Kabupaten Pekalongan dan Kendal tahun 2018.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Ketut Sumedana menyatakan, surat pemanggilan terhadap anggota Banggar dilayangkan pada Selasa (10/9). Mereka akan diperiksa pekan mendatang untuk dimintai keterangan sebagai saksi. ”Kemarin kami sudah melayangkan panggilan kepada Banggar legislatif maupun eksekutif.

Semua akan kami panggil, mudah-mudahan banyak yang datang. Semakin banyak yang datang semakin bagus,” kata Ketut di kantor Kejati Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, kemarin. Anggota Banggar berjumlah 42 orang dari delapan fraksi.

Sejauh ini Kejati sudah memeriksa kurang lebih 50 saksi. Empat di antaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ketut tak menyebutkan detail nama-nama tersangka yang dimaksud. Namun, baik di Kendal maupun di Pekalongan sama-sama berasal dari unsur pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pihak ketiga atau swasta.

”Kendal ada dua orang yang sudah kami tetapkan tersangka, begitu juga yang di Pekalongan. Semua unsur PPK dan rekanan. Pengembangan penyidikan masih terus dilakukan,” ujarnya.

Kepala Daerah

Ketut menjelaskan, masih mendalami pihakpihak lain yang diduga turut terlibat perkara ini. Termasuk kemungkinan pemanggilan terhadap kepala daerah di dua kabupaten tersebut. ”Kalau memang kepala daerah perlu diperiksa, akan kami panggil,” tandasnya.

Dugaan penyimpangan anggaran terjadi pada sektor pendidikan. Kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan Rp 7,5 miliar. ”Perbuatan melawan hukum berupa pengadaan laptop yang tidak sesuai ketentuan. Harga barang di atas harga pasaran. Kontrak kerja bahkan dilakukan sebelum anggaran turun,” imbuhnya.

Pekalongan dan Kendal menerima dana banprov Rp 22,5 miliar pada 2018. Rinciannya, Rp 12 miliar diterima Kabupaten Pekalongan dan Rp 10,5 miliar untuk Kendal. ”Jumlah kerugian negara di Kendal Rp 4,4 miliar, sedangkan di Pekalongan Rp 3,1 miliar,” ujarnya. Ketut menyebut, total banprov tahun 2018 yang diterima seluruh kabupaten/kota di Jateng Rp 1,142 triliun.

Nilai anggaran yang diterima masing-masing daerah bervariasi. Ketika dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Jateng Urip Sihabuddin mengaku belum mengetahui rencana pemanggilan oleh penyidik Kejati terhadap anggota Banggar. ”Saya masih di Jakarta. Belum tahu apakah ada surat masuk atau tidak. Nanti akan saya cek,” kata dia. (ftp,H81-19)