JAKARTA - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Setya Novanto seperti mempermainkan sumpahnya ketika bersaksi untuk sejumlah terdakwa kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau E-KTP. Jaksa KPK Ahmad Burhanuddin menegaskan hal tersebut saat membacakan tanggapan KPK atas permohonan Peninjauan Kembali (PK) Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/9).
”Izinkan Termohon PK mengingatkan kembali tentang Pemohon PK ketika menjadi saksi dalam perkara EKTPdalam perkara atas nama Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong di bawah sumpah secara Islam menyatakan tidak pernah membicarakan tentang masalah EKTP,” kata Burhanuddin.
Bahkan, kata dia, Setya Novanto dalam persidangan perkara dengan terdakwa Andi Narogong mengaku tidak pernah bertemu dengan Direktur Biomorf Lone LLC, Johannes Marliem. ”Apakah kita akan melupakan itu semua? Fakta mana yang akan menjadi kebenaran? Dalam balutan sumpah persidangan pun Pemohon PK menyangkal semua keterlibatannya.
Dimana Pemohon PK mampu untuk mengatakan hal yang tidak sebenarnya. Oleh karenanya, sumpah di pengadilan seperti hal yang dapat dipermainkan,” tegas Burhanuddin. Maqdir Ismail sebagai penasihat hukum Setya Novanto dalam permohonan PKnya menyampaikan ada lima keadaan baru atau novum yang menjadi salah satu pertimbangannya mengajukan upaya hukum luar biasa tersebut.
Bukti baru itu antara lain tiga surat permohonan sebagai justice collaborator dari keponakan Novanto bernama Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Ketiga surat itu, menurut Maqdir, tidak ada fakta bahwa Novanto menerima uang terkait pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau E-KTP. Novum keempat adalah rekening koran Bank OCBC Singapura North Branch nomor 503- 146516-301 periode tanggal 1 Januari 2014 sampai 31 Januari 2014 atas nama Multicom Investment, Pte, Ltd, perusahaan milik Anang Sugiana Sudihardjo.
Novum kelima merupakan keterangan tertulis agen Biro Federal Investigasi AS, Jonathan Holden tanggal 9 November 2017 dalam perkara United States of America melawan 1485 Green Trees Road, Orono, Minnesota dan kawankawan. Dalam dokumen PK setebal 180 halaman itu, Maqdir bersama tim penasihat hukumnya juga menilai putusan terhadap kliennya terkesan bertentangan dengan putusan sejumlah terdakwa kasus korupsi E-KTP sebelumnya.
Beberapa yang disoroti penasihat hukum adalah pertentangan pertimbangan soal jumlah dan penerima fee, penerimaan jam tangan merek Richard Millie, jumlah fee yang diterima Novanto dari pengusaha Made Oka Masagung, pihak yang menyerahkan uang ke KPK, dan kualifikasi kawan peserta dalam penyertaan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Tim penasihat hukum juga menilai ada kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata. Maqdir memaparkan ada 19 poin terkait hal tersebut. Misalnya menyangkut adanya kekhilafan hakim dalam mempertimbangkan dakwaan dan menyusun putusan, terkait kesepakatan pemberian fee, rapat kerja Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri dan persetujuan anggaran E-KTP Tahun 2011. (D3-56)
