Presiden Diminta Evaluasi Kinerja Pansel

SM/dok - Kurnia Ramadhana
SM/dok - Kurnia Ramadhana

JAKARTA - Koalisi Kawal Calon Pimpinan KPK 2019-2023 yang terdiri atas tujuh kelompok masyarakat sipil menilai panitia seleksi calon pimpinan lembaga antirasuah itu tidak mendengarkan suara masyarakat. Mereka menuntut dua hal kepada Presiden Jokowi dan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK.

”Kami menuntut agar Presiden Joko Widodo memanggil serta mengevaluasi Panitia Seleksi Pimpinan KPK 2019-2023 dan agar Pansel lebih peka dan responsif terhadap masukan masyarakat serta mencoret namanama yang tidak patuh melaporkan LHKPN dan mempunyai rekam jejak bermasalah,” tegas perwakilan koalisi Kurnia Ramadhana. ”Hal yang terpenting adalah peran Presiden Joko Widodo sebagai pemegang mandat tertinggi dalam proses seleksi ini.

Apakah sebenarnya Presiden setuju dengan 20 nama yang menyisakan banyak persoalan seperti saat ini? Apakah Presiden sepakat jika kelak nantinya Pimpinan KPK yang terpilih justru mempunyai rekam jejak bermasalah pada masa lalunya dan beresiko melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi di Negeri ini?” Kurnia mempertanyakan.

Terhadap 20 orang capim KPK yang lolos profile assessment, koalisi juga menilai bahwa mereka tidak mencerahkan masa depan pemberantasan korupsi.1 ”Lolosnya 20 calon yang pada tahapan ini tidak menggambarkan masa depan cerah bagi KPK ke depan.

Masih ada calon di antara 20 nama tersebut yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN, bahkan beberapa nama mempunyai catatan kelam pada masa lalu. Ini mengartikan bahwa Pansel tidak mempertimbangkan isu rekam jejak dengan baik,” ujar Kurnia. Koalisi menegaskan bahwa apabila caloncalon dengan rekam jejak bermasalah lolos berarti Pansel KPK memiliki andilnya sendiri dalam lemahnya agenda pemberantasan korupsi ke depan.

”Masa depan pemberantasan korupsi terancam. Kondisi ini disebabkan proses seleksi pimpinan KPK yang menyisakan berbagai persoalan serius mulai dari tindakan atau pernyataan pansel, proses seleksi, hingga caloncalon yang tersisa sampai sejauh ini,” katanya.

Banyak Aspek

Terpisah, anggota Pansel Capim KPK 2019 Hendardi menegaskan, pihaknya telah mempertimbangkan banyak aspek saat meloloskan 20 capim KPK. Hal itu untuk menjawab pernyataan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, yang mempersoalkan hasil seleksi Pansel tersebut.

Menurut Febri, KPK masih menemukan calon pimpinan KPK periode 2019-2023 yang diduga bermasalah, tetapi lolos profile assessment. Adapun masalah tersebut terkait kepatuhan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pelanggaran etik, dan gratifikasi.

Hendardi menegaskan, seleksi dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan hasil tracking (pelacakan), di mana Pansel menerima hasil tracking pada tahapan profile assessment kemarin tidak saja dari KPK, tapi dari tujuh lembaga negara lain.

”Jadi kami tidak menerima dari KPK saja. Tapi kami menerima hasil tracking pada tahapan profile assessment kemarin juga dari tujuh lembaga negara lain, yaitu BNPT, BNN, Polri, PPATK, BIN, Ditjen Pajak, dan MA. Semua masukan tracking tersebut dan juga masukan masyarakat melalui email, surat dan lain-lain kami pelajari, klarifikasi serta recheck kembali,” kata Hendardi. (F4-56)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar