Calon Belum Kumpulkan LHKPN Seharusnya Dicoret

Hanya Satu Petahana yang Bertahan

SM/Antara  -  BERI KETERANGAN : Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih (kanan) memberikan keterangan terkait hasil profile assessment calon pimpinan KPK periode 2019-2023 dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/8). (24)
SM/Antara - BERI KETERANGAN : Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih (kanan) memberikan keterangan terkait hasil profile assessment calon pimpinan KPK periode 2019-2023 dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/8). (24)

JAKARTA - Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK telah mengumumkan 20 nama yang lolos seleksi. Sejumlah calon bisa dikatakan punya rekam jejak cukup baik. Namun masih ada nama-nama yang teridentifikasi memiliki catatan. Beberapa calon diketahui masih belum mengumpulkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

Selain itu ada juga yang diduga pernah tersangkut penerimaan gratifikasi, perbuatan lain yang pernah menghambat kerja KPK, serta pelanggaran etik saat bekerja di KPK. Terkait data pelaporan LHKPN, disebut bila 18 orang pernah melaporkan LHKPN sejak menjadi penyelenggara negara.

Sementara dua orang bukan pihak yang wajib melaporkan LHKPN karena berprofesi sebagai dosen. Untuk kepatuhan pelaporan periodik 2018 yang wajib dilaporkan dalam rentang waktu 1 Januari-31 Maret 2019, ada sembilan orang yang telah melapor tepat waktu.

Mereka merupakan pegawai dari unsur KPK, Polri, Kejaksaan, BPK, mantan LPSK, Dekan, dan Kementerian Keuangan. Sementara yang terlambat melaporkan sebanyak 5 orang yang merupakan pegawai dari unsur Polri, Kejaksaan, serta Seskab. Dua orang disebut tidak pernah melaporkan yang merupakan pegawai dari unsur Polri dan karyawan BUMN.

Jumlah itu menunjukkan penurunan dibanding sebelumnya. Widi Nugroho dari Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) Semarang mengungkapkan, saat calon pimpinan KPK masih berjumlah 40, ada 13 orang yang belum pernah mengumpulkan LHKPN.

"Masih adanya calon pimpinan yang belum mengumpulkan LHKPN menunjukkan ketidakpatuhan pada undangundang. Jelas dalam UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), pasal 29 UU 30 tahun 2002 disebutkan bahwa pimpinan KPK harus mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Hal ini diperkuat dengan Peraturan KPK No 06 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pelaksanaan LHKPN," terangnya. Karena itu, dia dan beberapa pihak yang tergabung dalam Save KPK Jateng mendesak agar para calon yang belum mengumpulkan LHKPN dicoret.

"Pansel wajib mencoret calon pimpinan KPK yang tidak memenuhi syarat ini karena tidak sesuai ketentuan," tegasnya seraya menjelaskan, Save KPK Jateng terdiri dari Pusat Studi Pendidikan Anti Korupsi FH Unnes, Pattiro Semarang, LBH Semarang, Fitra Jateng, dan KP2KKN Jawa Tengah.

Selain itu, mereka juga menuntut calon pimpinan KPK terpilih harus terjaga ketat supaya tidak memilki konflik kepentingan dengan kerja-kerja yang akan dilakukan. Jika ada calon yang masih terikat dengan lembaga lain, dia atau mereka harus melakukan deklarasi ke publik untuk keluar sebagai bagian dari indepedensi. "Ketiga, para calon pimpinan KPK harus bebas dari intervensi pejabat lembaga negara.

Meskipun berasal dari berbagai unsur baik masyarakat sipil atau pejabat negara dan lembaga penegah hukum, dalam proses ke depan mereka yang terpilih tidak boleh dibawah tekanan lembaga atau pimpinan lembaga sebelumnya dalam memberantas korupsi," tambah Widi. Ketua Pansel Calon Pimpinan KPK Yenti Garnasih mengatakan bahwa 20 orang yang lolos itu, terdiri dari 17 laki-laki dan 3 perempuan.

Mereka dinyatakan lolos setelah pansel juga mempertimbangkan masukan dari publik. Dari 20 nama tersebut, hanya Alexander Marwata, petahana yang masih bertahan.

Sementara nama Laode M Syarif dinyatakan gagal. "Capim KPK yang dinyatakan lulus profile assesment sebanyak 20 orang. Mereka wajib mengikuti seleksi tahap berikutnya," kata Yenti Ganarsih, di Gedung Setneg, kemarin (23/8).

Menurut dia, 20 kandidat yang lolos tersebut akan menjalani tes kesehatan. Tes kesehatan tersebut akan digelar di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Senin (26/8) mendatang. Selanjutnya, Pansel KPK akan menggelar tahap wawancara yang dilaksanakan selama dua hari terhitung sejak Selasa (27/8/) hingga Kamis (29/8).

"Setiap hari ada 7 calon yang di tes. Peserta yang dinyatakan lulus akan diumumkan melalui website Kemensetneg," pungkas dia. Sementara itu, sebanyak empat dari 20 orang calon pimpinan KPK berasal dari anggota Polri.

Keempat anggota Polri tersebut adalah Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Antam Novambar, Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Bambang Sri Herwanto, Kapolda Sumatera Selatan Firli Bahuri, dan Wakapolda Kalimantan Barat Sri Handayani.

Nama Firli dan Antam sebelumnya masuk dalam radar Koalisi Kawal Capim KPK yang diduga sempat tersandung dugaan pelanggaran etik dan diduga melakukan intimidasi pada pegawai KPK.

Mantan Deputi Penindakan KPK Irjen Firli diduga melakukan pertemuan dengan salah seorang kepala daerah padahal kepala daerah itu sedang diperiksa oleh KPK dalam sebuah kasus.

Hal tersebut melanggar poin Integritas angka 2 Peraturan KPK No 7 Tahun 2013 yang menyebut pelarangan bagi pegawai KPK untuk mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka/terdakwa/terpidana atau pihak lain yang diketahui oleh Penasihat/Pegawai yang bersangkutan perkaranya sedang ditangani oleh KPK, kecuali dalam melaksanakan tugas.

Brigjen Antam sempat diberitakan diduga melakukan intimidasi terhadap mantan Direktur Penyidikan KPK, Endang Tarsa. Saat itu diduga Antam meminta Direktur Penyidikan KPK bersaksi untuk meringankan Budi Gunawan. (bn,F4,ant- 56)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar