KONFLIK SOSIAL

Presiden Undang Tokoh Papua dan Papua Barat

SM/Antara  - PERNYATAAN SIKAP : Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD (keempat kanan) bersama para tokoh bangsa berfoto bersama seusai menyampaikan pernyataan sikap terkait kerusuhan di Papua di Jakarta, Jumat (23/8). (24)
SM/Antara - PERNYATAAN SIKAP : Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD (keempat kanan) bersama para tokoh bangsa berfoto bersama seusai menyampaikan pernyataan sikap terkait kerusuhan di Papua di Jakarta, Jumat (23/8). (24)

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan rencana Presiden Joko Widodo mengundang tokoh adat Papua dan Papua Barat ke Istana pekan depan.

Tujuan Presiden mengundang para tokoh Papua dan Papua Barat tersebut untuk berdialog mengenai kerusuhan yang terjadi di Papua serta kesejahteraan warga di sana.

Dialog tersebut juga untuk membahas upaya menjaga stabilitas keamanan negara, persatuan bangsa serta kesejahteraan. Apalagi, ada beberapa kelompok yang memanfaatkan kerusuhan ini untuk memecah belah bangsa.

"Maka untuk mencegah itu semua dialog dan komunikasi harus terus kita lakukan. Jangan sampai putus. Ini juga efektif mencegah maraknya hoaks yang mengadu domba, memecah belah bangsa yang sudah bersatu ini," pungkas dia.

Sebelumnya, Moeldoko menemui Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD) bersama sejumlah perwakilan mahasiswa dan pemuda Papua. Mereka menyampaikan resolusi untuk menjawab persoalan Papua kepada Presiden Joko Widodo.

"Resolusi ini hasil dari Musyawarah Besar Mahasiswa dan Pemuda Papua pada 5-7 Agustus 2019 lalu di Yogyakarta, berisi prinsip-prinsip penyelesaian berbagai macam persoalan di Papua, merujuk pada Musyawarah Besar yang melibatkan sekitar tiga ratus mahasiswa dan pemuda Papua dari 14 kota di Indonesia," jelas Wakil Ketua Umum PRD Alif Kamal.

Dalam bidang politik dikemukakan pentingnya perubahan cara pandang atas persoalan di Papua dengan landasan sosionasionalisme yang mengedepankan prinsip perikebangsaan dan perikemanusiaan.

Selain itu, resolusi PRD ini juga mencantumkan dialog seluas-luasnya dan partisipatif untuk menyelesaikan persoalan Papua, serta pembentukan Dewan Rakyat Papua (DRP) sebagai lembaga yang mewadahi unsur terpenting dari struktur sosial masyarakat Papua (suku-suku).

"Berbeda dibandingkan MRP, DRP ini memiliki kewenangan legislasi, anggaran, dan kontrol, sehingga tidak sebatas simbolik," ujar Kamal. Dalam bidang ekonomi, ditekankan persoalan memajukan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi.

Dikatakan dalam resolusi tersebut, harus ada pengakuan negara atas hak masyarakat adat terhadap sumber daya alam. Sementara Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengatakan ada serangan siber yang bertujuan memperkeruh situasi.

Hinsa mengaku baru kembali dari Sorong dan Manokwari bersama Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dia memaparkan tentang kondisi yang dilihatnya.

"Saya lihat di situ dan sangat nyata, bisa dilihat dari hasil monitor kita, memang ada kelompok-kelompok tertentu memanfaatkan insiden yang ada di Surabaya maupun di Malang," katanya. Dia menyebutkan pelaku dalam dunia siber bisa dari individu hingga bahkan suatu negara.

Serangan siber pun, disebut Hinsa, bisa mempengaruhi informasi di lingkungan masyarakat. Pemblokiran data Internet pada layanan operator seluler di Papua dan Papua Barat masih berlanjut hingga kemarin, sampai situasi serta kondisi di dua wilayah tersebut benar-benar normal.

"Masyarakat di Papua dan Papua Barat tetap bisa berkomunikasi dengan menggunakan layanan panggilan telepon dan layanan pesan singkat/SMS," kata Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kominfo dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait pada Jumat pukul 16.00, pemerintah menyimpulkan meski situasi dan kondisi di beberapa kota serta kabupaten di Papua dan Papua Barat berangsur-angsur pulih, distribusi dan transmisi informasi hoaks atau kabar bohong yang provokatif dan rasis masih tinggi.

"Setidaknya ditemukan 33 items dan total 849 url informasi hoaks dan provokatif terkait isu Papua yang telah diidentifikasi, divalidasi, dan diverifikasi oleh Kementerian Kominfo hingga Jumat (23/8) siang," kata Ferdinandus. Seluruh url konten hoaks dan provokatif tersebut disebarkan ke ratusan ribu pemilik akun media sosial Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube.

Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Tanah Papua, Kominfo mengimbau warganet di Tanah Air untuk tidak ikut mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang masih diragukan kebenarannya atau yang terindikasi hoaks, hasutan yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). (D3,F4-56)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar