Rasisme dan Urgensi Pendidikan Multikultural

Oleh Udi Utomo

"Sistem pendidikan kita cenderung menegasikan peran lokalitas dan tidak memberi peluang bagi otonomi guru dan sekolah. Semuanya serbadiatur oleh pusat"

UJARAN rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Kota Surabaya dan Malang, Jawa Timur telah memicu unjuk rasa di tanah Papua yang meluas menjadi aksi anarkis di Kota Manokwari, Sorong, dan Fakfak. Munculnya ujaran rasis terhadap warga Papua merupakan efek dari praktik-praktik kolonialisasi budaya yang telah lama berlangsung.

Praktik kolonialisasi budaya tersebut tercermin dalam bentuk kekuatan dominatif (berupa dominasi simbolis) yang memaksakan penyeragaman. Antikeanekaragaman dan antilokalitas.

Pada era Orde Baru, Soeharto menerapkan ideologi melting pot, yaitu kebijakan penyeragaman budaya nasional dengan memaksakan budaya minoritas berasimilasi ke dalam budaya kelompok dominan. Penyeragaman menjadi cara efektif bagi Orde Baru dalam melanggengkan kekuasaan otoriternya. Masifnya praktik kolonialisasi budaya termanifestasi dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan kita masih memiliki bias dan antimultikulturalisme.

Hal ini dapat dilihat dari praktik pendidikan yang seharusnya melahirkan nilai-nilai penghormatan terhadap keragaman budaya (pluralisme), justru yang terjadi sebaliknya, pendidikan terus-menerus melahirkan suatu dominasi budaya satu terhadap budaya lainnya. Sistem pendidikan nasional masih didominasi budaya Jawa (Jawa sentris).

Coba kita lihat pada buku-buku teks terbitan resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang dipakai oleh pelajar seluruh Indonesia masih sangat bias Jawa. Dari soal sampul, nama-nama orang, sampai isi atau konten yang hanya melukiskan kejawaan. Selain itu, kurikulum dan kebijakan pendidikan juga masih bersifat sentralistik seperti pemberlakuan ujian nasional.

Sistem pendidikan kita cenderung menegasikan peran lokalitas dan tidak memberi peluang bagi otonomi guru dan sekolah. Semuanya serbadiatur oleh pusat. Situasi ini, dalam pandangan Pierre Bourdieu (Haryatmoko, 2010), pendidikan telah dijadikan kelompok dominan untuk terus memproduksi budaya untuk mempertahankan dominasi kekuasaannya melalui habitus (sikap dan kebiasaan dari budaya kelompok dominan) yang mereka miliki.

Lalu sekolah menjadi tempat habitus memengaruhi kelompok minoritas. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan budaya. Budaya kelompok dominan terus mengooptasi budaya minoritas sehingga pada kelompok dominan tertanam perasaan superior, sebaliknya pada kelompok minoritas tertanam perasaan inferior. Perasaan superior kelompok dominan memunculkan pandangan stereotip terhadap orang Papua yang diidentikkan bodoh, pemabuk, pemalas, dan koruptif. Stereotip ini kemudian memicu perilaku diskriminatif dan tindakan peyoratif.

Mengurangi Kesenjangan

Kerusuhan Papua ini menyadarkan kita tentang pentingnya pendidikan multikultural. Pendidikan yang dapat mengurangi kesenjangan antarbudaya. Pendidikan multikultural bukan hanya memperkenalkan keragaman budaya, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana mewujudkan suatu masyarakat yang tidak didominasi oleh nilai budaya tertentu saja, sehingga gaya hidup, pengalaman sosial, dan bangunan identitas pribadi (ataupun kelompok/daerah) tidak tunggal tapi beragam.

Jelasnya, bagaimana mengupayakan agar substansi materi pembelajaran juga memberi penghormatan kepada keragaman budaya dan etnis sehingga gaya hidup, pengalaman sosial, ataupun identitas pribadi yang terbangun adalah cermin dari budaya setempat, bukan cermin dari produk kolonialisasi.

Saatnya kepada warga Papua diberikan kebebasan untuk mengembangkan materi pembelajaran yang mengeksplorasi sekaligus berbasis pada kekayaan budaya dan etnik Papua sehingga mereka tidak merasa asing dari lingkungan geografis, ekonomis, sosial, dan budayanya sendiri.

Praktik pendidikan mestinya harus memberikan rasa percaya diri sekaligus kebanggaan warga Papua pada identitas pribadi ataupun budaya mereka. Pendidikan multikulturalisme dalam pandangan historis Indonesia adalah proses dekolonialisasi, yaitu proses terciptanya penghormatan terhadap keragaman budaya sehingga tidak ada dominasi budaya terhadap budaya lain. (40)

––Udi Utomo SS MPd, guru SMP 5 Pati, alumnus Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar