Swasta Garap Pelabuhan Kendal

Butuh Dana Triliunan Rupiah

SM/dok - PINTU GERBANG: Sejumlah warga melewati pintu gerbang menuju pelabuhan Kendal.(24)
SM/dok - PINTU GERBANG: Sejumlah warga melewati pintu gerbang menuju pelabuhan Kendal.(24)

SEMARANG- Pihak swasta akan menjadi tumpuan pembangunan Pelabuhan Kendal. Pembangunannya perlu dipercepat untuk mendukung sarpras Kawasan Industri Kendal (KIK) yang sudah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono mengatakan, saat ini Kendal sudah memiliki pelabuhan, namun untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan pelabuhan lebih besar. Pengembangan pelabuhan itu juga diharapkan mampu menarik investor ke Jawa Tengah.

”Tanjung Emas (Pelindo III) untuk membangun Pelabuhan Kendal nampaknya tidak sanggup. Karena itu, perlu investor dan arahnya pihak swasta,” tutur Puryono, kemarin.

Ketidaksanggupan itu, salah satunya terkait pendanaan yang terbilang besar. Dia menyebutkan, pembangunan pelabuhan bisa menyedot dana triliunan rupiah. Lantaran harus dilakukan pengerukan dan pembangunan dermaga. Saat ini, mulai banyak investor yang mengejar pengembangan Pelabuhan Kendal.

Smart Logictics

Dalam pengembangannya nanti, Pelabuhan Kendal diarahkan menjadi pelabuhan smart logistics di Pulau Jawa. Terkait KIK, ada beberapa hal yang dia garis bawahi. Perusahaan akan mendapatkan fasilitas perihal perpajakan, asalkan memenuhi sejumlah syarat, di antaranya berorientasi ekspor. ”Minimal 60% harus ekspor.

Prioritasnya, produk makanan, minuman, tekstil, otomotif, dan kimia,” katanya. Pembangunan infrastruktur pelabuhan juga diharapkan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara keseluruhan. Saat ini pemprov Jateng tengah serius menggenjot pertumbuhan ekonomi, bahkan menargetkan 7%.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan, perlu kerja sama dan penerapan kebijakan di berbagai sektor agar para pengusaha berinvestasi di Jateng. Di antaranya kebijakan kemudahan perizinan berinvestasi, tata ruang, serta penyiapan sumber daya manusia.

Mantan anggota DPRD Jateng itu mencontohkan, adanya perusahaan maupun kawasan industri sudah mengantongi izin pendirian bangunan tetapi akses untuk menuju lokasi industri belum ada. Selain itu, beberapa perusahaan skala besar di sejumlah daerah di Jateng yang membutuhkan tenaga kerja tidak sedikit dan belum terpenuhi.

”Saya berharap ada kerja sama antara kabupaten/kota dengan provinsi dan pusat. Saya juga mengapresiasi pemerintah daerah yang menerapkan mal pelayanan publik, sehingga kebutuhan pelayanan publik dapat terpenuhi dalam satu lokasi,” terangnya. (H81-41)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar