Pembangunan SDM dalam RAPBN

Oleh Nugroho SBM

PEMERINTAH lewat Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di depan rapat paripurna DPR, baru-baru ini. Tema RAPBN 2020 adalah "APBN untuk Akselerasi Daya Sang melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia". Dari tema tersebut maka salah satu kata kunci yang perlu digarisbawahi adalah penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Tema dan kata kunci penguatan SDM tersebut kemudian dijabarkan dalam angka-angka di RAPBN 2020. Pertama, alokasi dana pendidikan tetap 20 persen dari total pengeluaran di RAPBN sesuai dengan amanat konstitusi. Dalam RAPBN 2020 anggaran pendidikan dialokasikan Rp 505,8 triliun atau meningkat 29,6 persen dibanding realisasi anggaran pendidikan tahun 2015 sebesar Rp 390,3 triliun.

Salah satu hal baru dalam penggunaan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut adalah dengan memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi bagi 818 ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu tetapi berprestasi lewat Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah). Hal baru lain adalah pemerintah lewat anggaran pendidikan juga akan mengeluarkan kartu Pra Kerja. Kartu ini dibagikan untuk mereka yang akan berganti pekerjaan dan para pencari kerja untuk mengikuti kursus yang mereka inginkan agar bisa berpindah kerja dan juga bagi yang belum bekerja untuk bisa siap kerja.

Anggaran Pendidikan

Masalah yang penting untuk dikaji dalam anggaran pendidikan adalah: pertama, proporsi anggaran pendidikan yang benar-benar langsung untuk pendidikan formal dan nonformal maupun informal dibanding pendidikan kedinasan. Selama ini proporsi anggaran pendidikan nonkedinasan yang dikelola oleh Kemenristekdikti dan Kemendikbud relatif lebih kecil dari anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pendidikan kedinasan (Akmil, Akpol, STPDN, dan sekolah-sekolah kedinasan seperti latihan prajabatan, diklatpim, dan lain-lain).

Hal kedua yang menyangkut anggaran pendidikan ini adalah ketepatsasaran dari beasiswa dan Kartu Pra Kerja. Pengalaman selama ini, misalnya dalam Beasiswa Bidikmisi untuk mahasiswa yang tidak mampu ternyata banyak yang salah sasaran.

Ini problema umum yang biasa dijumpai untuk berbagai alokasi dana untuk mereka yang tidak mampu. Oleh karena itu, pembagian Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan Kartu Pra Kerja hendaknya diawasi dengan lebih ketat sehingga bisa tepat sasaran.

Dalam pidato penyam paian RAPBN 2020, Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa di bidang pendidikan menengah dan tinggi pemerintah akan merancang pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Memang pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri adalah masalah yang mendesak.

Sekarang ini, banyak investor yang akan masuk Indonesia menuntut keahlian yang benar-benar khusus dari SDM Indonesia, misalnya industri tektil yang akan masuk Indonesia menuntut tenaga terampil yang bisa mengoperasikan mesin-mesin tekstil atau yang punya keahlian khusus menjahit atau bahkan memasang kancing.

Demikian juga kalau ada industri mebel maka mereka pasti butuh keahlian khusus untuk mesin-mesin pemroses mebel. Ini tentu tugas sekolah vokasi untuk membuat kurikulum yang sesuai kebutuhan industri.

Di samping itu, kebutuhan untuk membentuk wiraswastawan di kalangan anak muda lewat pendidikan menengah dan tinggi juga perlu didukung. Mudah-mudahan janji Presiden untuk mengangkat anak muda sebagai menteri yang mengurusi ekonomi kreatif dan ekonomi digital direaliasikan sehingga dapat mendukung penciptaan wiraswastawan muda dengan sinergi antara kementrian baru tersebut dengan Kemenristekdikti dan Kemendikbud.

Anggaran Kesehatan

Penjabaran kedua dalam tema dan kata kunci penguatan kualitas SDM Indonesia adalah lewat alokasi anggaran kesehatan. Sesuai dengan UU Kesehatan Tahun 2009 sejak tahun 2016 maka minimal 5 persen dari APBN harus dialokasikan untuk anggaran kesehatan.

Pada RABN 2020 pemerintah mengalokasikan Rp 132,2 triliun untuk anggaran kesehatan atau naik hampir dua kali lipat dari anggaran kesehatan pada tahun 2015 sebesar Rp 69,3 triliun.

Anggaran kesehatan sebesar itu akan dialokasikan untuk berbagai hal antara lain meneruskan Program BPJS dan Jaminan Ksehatan Nasional (JKN). Juga akan dilanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerimaan Bantuan Pangan Nontunai.

Lagi-lagi masalah ketepatan sasaran menjadi masalah utama. Pemerintah memang sudah memperbaiki mekanisme penentuan target untuk penerima PKH dan Bantuan Pangan Nontunai tetapi tetap saja perlu perbaikan dalam penentuan target dan mekanisme penyalurannya.

Adapun masalah yang ada dalam BPJS yang sampai saat ini masih membelit adalah defisit yang masih besar yang harus dialami oleh BPJS. Defisit itu lalu ditanggulangi dengan berbagai cara oleh pemerintah antara lain: mengambil dana dari cukai rokok dan mengurangi layanan yang bisa di-cover oleh BPJS misal dengan membatasi jenis penyakit dan layanan yang bisa dibiayai oleh BPJS.

Solusi lain yang mungkin bisa ditempuh pemerintah adalah dengan melakukan rasionalisasi terhadap jumlah pegawai BPJS dan mengkaji ulang besaran gaji para pegawai BPJS.(34)

Dr Nugroho SBM MSi, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip Semarang.


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar