PILKADA

KPU Rancang Aturan Baru Tangkal Hoaks

SM/Antara  -  Viryan Aziz
SM/Antara - Viryan Aziz

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan Peraturan KPU (PKPU) untuk menangkal maraknya berita bohong atau hoaks menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2020 mendatang.

Anggota KPU Viryan Aziz mengatakan, peraturan ini diperlukan agar pihaknya tidak lagi kecolongan dengan banyaknya hoaks seperti pada pemilu 2019, seperti kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos dan lain sebagainya. ”Mungkin saja hoaks pada pemilu lalu terulang dalam pilkada serentak 2020. Apalagi jeda waktunya tidak lama. Bisa jadi ada upaya sejumlah pihak yang memelihara ini.

Jika tidak bisa disikapi secara serius dan baik, kualitas pilkada serentak akan penuh dengan hoaks di tingkat lokal,” kata Viryan dalam Focus Group Discussion bertema ”Mengukur dan Menganalisa Hoaks dan Ujaran Kebencian yang Muncul Saat dan Setelah Pemilu 2019” di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (20/8). Pihaknya khawatir, jika hoaks bermunculan jelang pilkada maka potensi konflik horizontal jauh lebih besar, mengingat pelaksanaan pilkada berada di tingkat lokal.

Karena itu, jika sudah ada solusi soal pencegahan penyebaran hoaks ini, kemungkinan bisa dimasukan dalam PKPU untuk pilkada 2020. ”Paling tidak beberapa hal yang kita harapkan, output-nya adalah untuk PKPU kampanye, atau bagaimana strategi KPU maupun KPU daerah dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih. Selain itu, bisa juga PKPU untuk partisipasi masyarakat dan terakhir pada undang-undang,” terang Viryan.

Pada kesempatan yang sama, pakar komunikasi yang juga Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum, Henri Subiakto menilai, maraknya hoaks akan terus terjadi. Sebab, setiap orang dapat menjadi produsen pesan yang bisa mengarah ke hoaks. Selain itu, hoaks dalam bidang politik banyak dipilih pada pemilu karena memiliki resiko yang lebih kecil daripada politik uang, dan hoaks dipercaya lebih bisa mempengaruhi otak dan perilaku seseorang.

Dia menyatakan, meskipun pemerintah sudah mempunyai UU ITE, namun pihaknya sedang mempersiapkan UU yang didalamnya bisa meminta pertanggungjawaban platform media sosial. Henri mencontohkan, jika Facebook atau Whatsapp membiarkan konten-konten ilegal yang melanggar UU itu, maka bisa dikenakan sanksi baik denda maupun sanksi administrasi.

”Intinya, anda boleh bisnis di Indonesia tapi jangan hanya bisnis saja. Ikut bertanggung jawab, walaupun mungkin sulit, tapi harus cari best effort-nya,” imbuhnya. Lebih lanjut dia menegaskan, dalam mengantisipasi dan mencegah hoaks menjelang pilkada, KPU harus memulai langkah dari sekarang. Pasalnya, untuk bisa menangkal hoaks bukan UU atau aturan hukum, tetapi memperkuat imunitas masyarakat.

”Masyarakat harus memahami bahwa serangan terhadap proses demokrasi terjadi juga di AS dan negara lain. Untuk itu, masyarakat harus memiliki daya menangkal hoaks dan tahu mana informasi yang benar dan bohong. Hukum itu hanya di hilir, yang paling penting itu memperkuat imunitas masyarakat,” ucap Henri. (J22,dtc-64)


Berita Terkait
Loading...
Komentar