Polri Telusuri Lima Akun Medsos

Diduga Pemicu Kerusuhan di Papua

SM/Antara  -  GALANG SOLIDARITAS : Masyarakat dari berbagai latar belakang dan suku berdoa dan mendeklarasikan #Pancasila Power untuk Papua bersama menggalang solidaritas kepada Papua di Lapangan Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (20/8). (55)
SM/Antara - GALANG SOLIDARITAS : Masyarakat dari berbagai latar belakang dan suku berdoa dan mendeklarasikan #Pancasila Power untuk Papua bersama menggalang solidaritas kepada Papua di Lapangan Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (20/8). (55)

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mendapati lima akun media sosial yang diduga sebagai penyebab aksi unjuk rasa berujung kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Akun tersebut disinyalir menyebarkan video dengan narasi provokatif. "Ada lima akun yang kami temukan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Selasa (20/9). Dedi menyampaikan, saat ini Dittipid Siber terus mengumpulkan data terhadap akun media sosial tersebut baik Youtube maupun Facebook.

Selain itu, Dedi mengungkapkan Dittipid Siber juga menganalisa akun Instagram yang juga diduga menyebarkan konten provokatif. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut aksi demo yang terjadi di Papua Barat dan Papua dipicu oleh insiden yang sebelumnya terjadi di Asrama Papua di Surabaya dan Malang. Namun peristiwa itu sudah bisa diselesaikan.

Kapolri menduga ada oknum tertentu yang memanfaatkan kejadian di dua kota tersebut untuk memicu kerusuhan yang lebih besar lagi. Oknum tersebut kemudian menyebarkan informasi yang tak benar atau hoaks di media sosial. Di antaranya ucapan atau makian yang dialamatkan kepada mahasiswa Papua. Lalu ada informasi bahwa ada satu mahasiswa Papua yang tewas di Surabaya.

Hal itulah yang diduga menjadi penyebab situasi di Manokwari dan Jayapura memanas. Alhasil, kerusuhan di wilayah tersebut semakin membesar tidak bisa lagi terhindarkan. "Muncul hoaks mengenai ada kata yang kurang etis dari oknum tertentu. Ada juga gambar seolah adik-adik kita dari Papua meninggal. Ini berkembang di Manokwari kemudian terjadi mobilisasi massa," kata Tito. Selain itu, viral video yang merekam sejumlah oknum berseragam TNI di depan asrama Papua.

Dalam video itu tampak lima orang berseragam loreng meminta orang yang berada di asrama segera keluar. Makian terdengar dalam video tersebut, namun sumber suara tidak diketahui jelas. Video makian tersebut viral di media sosial dan memicu kemarahan warga Papua di sejumlah kota pada Senin (19/8). Aksi protes berujung kerusuhan pecah di Manokwari, Jayapura, Sorong, bahkan meluas ke Makassar. Mereka memprotes aksi rasial yang dianggap menghina warga Papua.

Terpisah, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menyatakan keseriusan pihaknya untuk menyelidiki dugaan aksi rasial berupa makian terhadap mahasiswa Papua di Kota Surabaya. Dia menyatakan pihaknya menjalin komunikasi dengan sejumlah instansi terkait kasus ini. Pada Selasa, (20/8), Polda Jatim memanggil sejumlah ormas di Surabaya yang ditengarai mendatangi asrama Papua yang ada di Jl Kalasan Surabaya pada Jumat (16/8).

Kedatangan sejumlah ormas tersebut untuk memprotes kasus dugaan pembuangan dan pengrusakan bendera Merah Putih. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera mengatakan, pemanggilan sejumlah ormas karena Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan ingin mengumpulkan data. Selain itu, menurut Barung, Kapolda juga ingin menanyakan terkait ujaran kebencian dengan kalimat rasis.

"Kapolda mengajak bertemu, dan membahas terkait kejadian kemarin dengan mendatangkan perwakilan ormas, hal ini juga berkaitan dengan ujaran kebencian yang melabeli kata-kata hewan," kata Barung di Mapolda Jatim, kemarin. Terkait hasilnya, Barung memaparkan jika perwakilan ormas mengaku tidak mengetahui siapa yang mengucapkan kalimat rasis tersebut.

Hingga kini, polisi terus melakukan penyelidikan. "Polda Jatim mengumpulkan saksi-saksi, dan memang alat bukti tidak semudah yang diharapkan oleh masyarakat. Karena saksi tidak ada yang melihat saat itu. Sehingga memang ini terus kita lakukan namanya penyelidikan," tambahnya.

Pelanggaran HAM

Hingga kemarin, tuntutan agar pemerintah menyelidiki siapa aktor di balik muculnya ujaran bernada rasis yang memicu kerusuhan masyarakat Papua di sejumlah daerah. Di Jakarta, Solidaritas Pemuda untuk Indonesia Damai dan Toleran menyayangkan peristiwa kerusuhan yang terjadi di Manokwari dan Sorong, Papua Barat.

PP Pemuda Muhammadiyah, yang menjadi salah satu bagian organisasi pemuda itu, meminta pemerintah turun tangan mencari akar permasalahan yang menyulut sejumlah kerusuhan di wilayah Papua tersebut. "Akar masalahnya harus segera ditemukan, apa penyebabnya. Apa karena Ras itu. Makanya aktornya harus diciduk dan ditangkap.

Kedua baru menyelesaikan budaya di Papua," kata Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto di Grha Oikumene, Jl Salemba Raya, Jakarta, kemarin. Sementara itu, Ketua Umum DPP Gamki Willem Wandik mendesak pemerintah secara serius menghilangkan stigma rasial dan diskriminatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Mendesak negara untuk secara serius menghilangkan stigma rasial dan diskriminatif dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan Pancasila Sila Ke-2, UUD 1945, dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," kata Willem Wandik. Karena itu, Willem berharap semua elemen bangsa, dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, sampai para tokoh masyarakat, tidak melakukan tindakan rasial dan diskriminatif yang bisa memperkeruh suasana.

Ia juga berharap instansi-instansi pemerintahnya turut memantau tindakan para pejabatnya. Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kogoya meminta Polri lebih dahulu mengusut rasisme yang diterima mahasiswa Papua yang tinggal di Surabaya, Jawa Timur, ketimbang penyebaran video hoaks.

Lenis menyebut Polri harus memulai dari pangkal masalah yang memicu demonstrasi yang berujung kericuhan di sejumlah wilayah di Papua. "Kami melihat objek persoalannya. Objek persoalannya mulai dari mana. Jadi setelah persoalannya baru hoaksnya yang kita periksa," kata Lenis di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin. "Jangan kita tangkap ujung kepalanya, tapi ekornya kita belum pegang.

Ya Jadi duaduanya harus jalan," ujarnya menambahkan. Lenis yang juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua itu mengatakan, pihaknya ingin mengetahui siapa yang telah rasis sehingga memicu kemarahan masyarakat di Papua. Menurutnya, jika tindakan rasisme dibiarkan, maka tak menutup kemungkinan kejadian serupa akan berulang. Keinginan untuk ikut mengusut dugaan pelanggaran HAM berupa praktik rasisme juga dinyatakan Komnas HAM.

Komisioner Komnas HAM Amiruddin mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan kewenangan lembaganya untuk mengusut dugaan tersebut. "Kami punya perhatian terhadap masalah ini. Saya sendiri yang akan pimpin," ujar Amiruddin saat menerima pengaduan Lokataru Foundation dan sejumlah masyarakat Papua di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (20/8). Amiruddin menyampaikan, pihaknya telah menginstruksikan Kepala Kantor Komnas HAM di Jayapura untuk berkoordinasi dengan pihak terkait di Papua.

Bahkan, ia menyebut telah memerintahkan Kepala Kantor Komnas HAM Jayapura untuk terjun langsung ke Manokwari untuk melihat perkembangan situasi.Adapun terkait permintaan Lokataru agar membentuk tim investigasi, Amiruddin belum bisa memastikan memenuhinya. Akan tetapi, ia menyampaikan Komnas HAM memiliki Unit Pemantauan untuk menindaklanjuti laporan Lokataru dan sejumlah masyarakat Papua.

Jamin Keamanan

Sementara di Semarang, Kapolda Jateng Irjen Rycko Amelza Dahniel menjamin keamanan warga Papua di wilayahnya. Rycko menjamin warga Jateng memegang nilai toleransi. "Kami jamin keamanan saudara dari Papua, baik yang tugas belajar atau aktivitas sehari-hari.

Kami jamin warga Jateng itu toleran," kata Rycko di Mapolda Jateng, Selasa (20/8). Rycko meminta warga menahan diri, termasuk tidak mengeluarkan pernyataan tentang peristiwa-peristiwa di beberapa daerah yang berpotensi disalahtafsirkan. "Tidak usah berikan pernyataan dan statemen yang justru ditafsirkan menyudutkan dan ditafsirkan menambah masalah.

Kita itu menerima saudara-saudara kita," tegasnya. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menjamin keamanan warga Papua di Jateng. Ganjar mengatakan sudah menghubungi Gubernur Papua, tokoh agama Papua, dan mahasiswa Papua di Jateng. Politikus PDIP itu menjamin keamanan warga Papua di Jateng.

"Tenang saja, saya jamin keamanan saudara dari Papua yang ada di sini. Saya minta juga kepada seluruh masyarakat Jateng ikut menjaga, karena bagaimanapun mereka adalah saudara kita sebangsa setanah air. Apalagi banyak saudara kita dari Papua ini sedang sekolah. Mari kita jaga agar belajarnya tidak terganggu dengan urusan ini," kata Ganjar. (H81,F4,dtc,cnn-64)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar