KASUS SUAP

Dua Jaksa Jadi Tersangka

SM/Dananjoyo Kusumo  -  DISEGEL KPK : Salah satu ruangan yang disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Satu Permukiman (DPU PKP) Kota Yogyakarta di Kompleks Balaikota, Selasa (20/8). (55)
SM/Dananjoyo Kusumo - DISEGEL KPK : Salah satu ruangan yang disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Satu Permukiman (DPU PKP) Kota Yogyakarta di Kompleks Balaikota, Selasa (20/8). (55)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang jaksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap lelang proyek rehabilitasi saluran air hujan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019.

Keduanya adalah Eka Safitra (ESF), jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta yang juga anggota Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) serta Satriawan Sulaksono (SSL), jaksa di Kejari Surakarta. Selain ESF dan SSL, KPK juga menetapkan satu tersangka lain, yakni Gabriella Yuan Ana (GYA), Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri.

”KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Gedung KPK, kemarin. Sebelumnya, pada Senin (19/8), KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Yogyakarta dan Solo. Dari OTT tersebut, pihaknya menyita uang sebesar Rp 110.870.000 yang diduga merupakan bagian dari fee pelaksanaan proyek dari tersangka ESF.

Kasus berawal saat proses lelang pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo Yogyakarta, dengan pagu anggaran sebesar 10,89 miliar. Proyek tersebut dikawal oleh tim TP4D dari Kejari Yogyakarta dimana salah satu anggotanya adalah ESF. Kemudian ESF dikenalkan oleh SSL kepada GYA. Perusahaan yang dipimpin oleh GYAakan mengikuti lelang tersebut.

Kemudian dilakukan pembahasan langkah-langkah agar perusahaan GYA dapat mengikuti dan memenangkan lelang. ”ESF selaku tim TP4D mengarahkan untuk menyusun dokumen lelang dengan memasukkan syarat adanya Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan penyediaan Tenaga Ahli K3.

Syarat itu untuk membatasi jumlah perusahaan yang dapat mengikuti lelang, sehingga perusaaan GYAbisa memenuhi syarat dan memenangkan lelang,” jelas Marwata. Kemudian, GYAmenggunakan bendera perusahaam lain untuk mengikuti lelang tersebut yang akhirnya diumumkan sebagai pemenang dengan nilai kontrak Rp 8,3 miliar.

”Diduga komitmen fee yang sudah disepakati sebesar lima persen dari nilai proyek,” sebut Alex. Atas perbuatannya, sebagai pihak yang diduga penerima, ESF dan SSL disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, GYA disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alex mengingatkan kepada satu tersangka, yakni SSLuntuk bersikap kooperatif dengan menyerahkan diri. ”KPK mengimbau agar tersangka SSL, Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta agar bersikap koperatif dan menyerahkan diri ke KPK untuk proses hukum lebih lanjut,” katanya.

Disegel

Sementara di Solo, kantor CV Kusuma Tjandra Contractor milik GYA yang berada di Jl Mawar Timur II, Desa Baturan, Karanganyar, Jawa Tengah disegel oleh KPK. GYA selaku direktur juga telah dibawa ke Jakarta. GYA dibawa bersama empat orang lainnya yang sempat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Yogyakarta.

Ayah GYA, Waseso membenarkan anaknya dibawa oleh KPK. Awalnya, GYA akan dibawa pada Senin (19/8) malam. Tetapi, karena sudah terlalu malam, anaknya baru dibawa ke Jakarta Selasa (20/8) pukul 05.00 WIB. ”Sebenarnya mau diterbangkan semalam, tapi katanya sudah terlalu malam.

Sehingga, baru diberangkatkan pada Selasa pagi naik pesawat,” kata Waseso. Waseso menambahkan, anaknya dijemput KPK di rumahnya di Fajar Indah RT5 RW7, Solo, Laweyan. Selanjutnya, dibawa untuk dilakukan pemeriksaan di Mapolresta Surakarta. Dalam kasus yang menyeret GYA, Waseso mengatakan, anaknya awalnya menjadi kontraktor yang mengerjakan gorong-gorong di wilayah Yogyakarta.

Anaknya memenangkan lelang proyek yang dibuka melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Lelang berjalan normal dan seluruh proses sudah dilalui. ”Lelang dimenangkan anak saya, masa sanggah juga sudah lewat. Tapi surat perintah kerja (SPK) belum turun, anak saya sudah memulai pekerjaan.

Jadi uang muka juga belum diterima,” jelasnya. Waseso mengatakan, sebenarnya belum ada kerugian negara yang diakibatkan oleh anaknya. Hanya saja, selama proses berjalan anaknya sudah mengeluarkan biaya untuk administrasi. ”Mungkin yang dianggap KPK suap itu karena adanya biaya operasional untuk administrasi itu. Kalau kerugian negara sebenarnya belum ada,” ungkapnya.

Prihatin

Di Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY membenarkan ada salah satu anggotanya yang diamankan oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT), Senin (19/8) malam. Oknum pegawai itu berinisial ESF, jaksa fungsional pada Kejari Kota Yogyakarta. ”Kami prihatin dengan kejadian ini sekaligus memohon maaf kepada masyarakat karena telah membuat tidak nyaman,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY Ninik Rahma Dwihastuti di kantornya, Selasa (20/8).

Dari hasil penelusuran internal kejaksaan, Senin (19/8) ESF diketahui tidak masuk kerja dengan alasan izin anaknya sedang sakit di Solo. Dengan alasan izin tersebut, Ninik menegaskan bahwa tindakan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan anggota Kejari Yogyakarta itu bersifat pribadi dan ada kaitannya dengan institusi.

”Yang bersangkutan melakukan tindakan itu murni sifatnya pribadi, tanpa sepengetahuan pimpinan,” tukasnya. Menyusul OTT yang dilakukan KPK, salah satu ruang di kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Yogyakarta dipasangi stiker bertuliskan ”Dalam Pengawasan KPK”.

Stiker itu ditempel di pintu ruang Bidang Sumber Daya Air (SDA) 1 yang terletak di lantai 3. Laci-laci yang ada di dalam ruangan tersebut turut disegel oleh KPK. Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti membenarkan ada dua orang aparatus sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Yogyakarta yang diminta klarifikasi oleh KPK terkait OTT di Solo.

Dia pun mengaku prihatin dengan munculnya kasus ini. ”Maksud dilaksanakan TP4D agar pemerintah bisa mengantisipasi terjadi KKN, dan menghindari potensi pelanggaran hukum. Tapi jangan karena sudah dikawal TP4D lantas proyeknya dibiarkan, tetap harus diawasi. Karena itu tiap triwulan ada evaluasi,” katanya. (K32,Apl,J1-64)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar