PERLINDUNGAN ANAK

Kak Seto Sayangkan Grasi untuk Pelaku Pelecehan Seksual

JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada Neil Bantleman, warga Kanada terpidana kasus pelecehan seksual terhadap siswa Jakarta International School (JIS), disayangkan oleh aktivis hak anak Seto Mulyadi alias Kak Seto. Dia menandaskan, pemberian grasi oleh Presiden tersebut tidak sesuai dengan apa yang diungkapkannya pada 2016. Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) ini menilai hal tersebut sebagai antiklimaks hukum.

”Saat mendengar grasi dari Bapak Presiden, saya mengungkapkan kegelisahan melalui sebuah artikel dan intinya menyayangkan sebuah antiklimaks, karena kita menyadari tentu merupakan harapan masyarakat luas bahwa keadilan yang dilahirkan di Istana itu betul-betul seirama dengan keadilan yang berkembang di pengadilan maupun di masyarakat,” ujar Kak Seto di kantor LPAI, Jakarta , Selasa (20/8). Kak Seto menyadari bahwa pemberian grasi bukan berarti membenarkan perilaku pelaku, tetapi menyatakan bahwa pelaku bersalah.

Namun, menurut dia, pemberian grasi terhadap Neil harus dipertimbangkan secara matang. Dia berharap pemerintah betul-betul mendukung dan memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebab, menurutnya kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa.

Minta Bertemu

”Grasi juga harus ada pertimbangan-pertimbangan yang diketahui masyarakat luas supaya seirama sebangun dengan apa yang berkembang di tengah masyarakat. Kita juga menyadari bahwa Bapak Presiden tahun 2016 menegaskan bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak, dan kekerasan terhadap anak adalah kejahatan luar biasa,” imbuhnya.

Selain itu, Kak Seto berharap Jokowi mau bertemu dengan pihaknya dan korban. Dia telah meminta waktu untuk bertemu dan menanyakan langsung kepada Jokowi perihal pemberian grasi kepada Neil. ”Kami sudah mengajukan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden untuk menanyakan hal ini.

Mudah mudahan diberi kesempatan.” Kuasa hukum keluarga korban, Tommy Sihotang, mengatakan sedang mengambil langkah hukum lain berupa gugatan perdata ganti rugi terhadap dua institusi terkait, yaitu JIS dan PTISS. Seperti diketahui, Neil Bantleman yang merupakan guru di JIS mendapat grasi dan bebas dari penjara.

Dia menghirup udara bebas sejak 21 Juni 2019. Grasi itu berupa pengurangan pidana dari 11 tahun menjadi 5 tahun 1 bulan. Adapun pidana denda Rp 100.000.000 tetap harus dibayar. Sejak awal hingga pembebasannya, Bantleman bersikeras tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan padanya. (D3-19)


Loading...
Komentar