Partisipasi Masyarakat Dibutuhkan untuk Antisipasi

SM/Eko Priyono : CARI TITIK API : Tim gabungan tengah berkoordinasi untuk mencari titik api di lerang Gunung Merapi, kemarin.(55)
SM/Eko Priyono : CARI TITIK API : Tim gabungan tengah berkoordinasi untuk mencari titik api di lerang Gunung Merapi, kemarin.(55)

SEMARANG - Pelibatan masyarakat desa sekitar hutan (MDH) dinilai menjadi langkah yang paling efektif untuk menjaga kelestarian dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Jawa Tengah.

Masyarakat yang merasa memiliki kawasan hutan akan melakukan upaya pencegahan dan bahkan patroli di wilayah hutan.

Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah Chamim Irfani mengatakan, pemerintah tak akan mampu melakukan upaya antisipasi sendirian lantaran luasnya kawasan hutan di Jawa Tengah dan minimnya personel.

Sebagai catatan, luas kawasan hutan yang dikelola Perhutani di Jawa Tengah saja mencapai 600 ribu hektare. ”Pelibatan masyarakat itu kuncinya. Kalau mereka dilibatkan dalam pengelolaan maka akan muncul rasa memiliki. Jika sudah demikian, mereka akan ikut menjaga,” ujar Chamim, semalam.

Jika masyarakat sudah merasa memiliki, lanjut Politikus Partai kebangkitan Bangsa (PKB) ini, potensi kebakaran sekecil apapun akan diantisipasi oleh masyarakat. Mereka secara riil tahu kondisi hutan di wilayah sekitar lantaran hampir setiap hari menyambangi. Pada sisi lain Chamim juga mengusulkan agar ada penyiapan mobil pemadam kebakaran di tingkat kecamatan atau desa.

Bukan saja untuk antisipasi kebakaran di wilayah hutan pinggiran yang mudah aksesnya, namun mobil damkar juga untuk mengantisipasi kebakaran rumah atau infrastruktur di tingkat desa atau kecamatan. ”Saat ini kepadatan penduduk sudah sampai tingkat ibukota kecamatan dan desa. Kalau damkar masih sampai tingkat kabupaten, maka kalau terjadi kebakaran, menunggu damkarnya akan lama,” lanjut Chamim. Dari laporan yang diterima Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemprov Jateng, pada musim kemarau ini sudah lebih dari 40 hektare hutan dan lahan di Jawa Tengah terbakar. Hal ini menjadi sinyal merah dan mesti dilakukan upaya serius pencegahan kebakaran hutan yang lebih luas.

Dari lebih dari 40 hektare tersebut, terdiri dari 35-40 hektare lahan hutan di Kawasan Semeru, dan masing-masing 3 hektare hutan di wilayah Brebes dan Wonogiri. Saat ini api memang sudah padam dan untuk sementara kawasan hutan aman dari kebakaran. Kebakaran di Kawasan Semeru dilaporkan disebabkan orang yang membakar sedikit ilalang. Namun merembet ke wilayah hutan.

Dari total luas hutan yang terbakar tersebut terdiri dari hutan yang dikelola Perhutani, kebun bibit milik Dinas Kehutanan, dan hutan rakyat. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta. ”Yang mesti diantisipasi adalah wilayah sabana, karena rerumputan mengering dan rawan terbakar. Kami juga mengimbau pada para pendaki untuk hatihati saat menyalakan api. Percikan api sedikit saja bisa membakar seluruh hutan. Karena kondisinya kering,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemprov Jateng, Teguh Dwi Paryono. Sementara itu, titik api terlihat di hutan lereng Gunung Merapi yang diperkirakan terjadi di Jurangjero sejak Minggu (18/8) malam.

Kepala BPBD Kabupaten Magelang Edy Susanto, dalam keterangan persnya kemarin menyebutkan, Minggu (18/8) sekitar pukul 18.45 terpantau titik api di lereng Gunung Merapi.

Menurut informasi awal letaknya di Petak 36 (Jurangjero), Dusun Soko, Desa Ngargosoko, Kecamatan Srumbung. Melihat adanya kebakaran hutan, sukarelawan berusaha menjangkau lokasi titik api. Namun upayanya terkendala medan yang cukup sulit. ”Untuk lokasi titik apinya berada di atas pos 5 atau penduduk sekitar menamainya Resa,” tuturnya.

Langkah selanjutnya, Tim Kaji Cepat BPBD Kabupaten Magelang dan sukarelawan berkoordinasi dengan pihak Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) dan sekitar pukul 20.50 tim menuju ke lokasi.

Malam itu tim membawa peralatan pemadaman api dan menggunakan mobil khusus. Kendala yang dihadapi, medan sulit dijangkau dan sinyal untuk berkomunikasi lemah. Selebihnya dijelaskan, berdasarkan informasi dari lapangan, sampai pukul 23.00 lokasi kebakaran belum dapat dijangkau. Itu karena cukup jauh dan kondisi gelap, sehingga tidak memungkinkan untuk dipaksa ke lokasi. Bahkan kondisi terakhir api tidak terlihat. ”Belum tahu apa api sudah padam atau mengecil. Para sukarelawan masih siap siaga di seputaran Jurangjero,” imbuhnya.

Upaya mencari titik api lantas dilanjutkan Senin (19/8), diawali apel pagi di Jurangjero yang dipimpin Danramil Srumbung Kapten Inf Ketut Kukuh Adiworo. Sekitar 500 orang dari unsur TNGM, TNI, Polri, BPBD, Paguyuban Merapi Hijau, Pemdes setempat, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Jateng, sukarelawan, dan masyarakat terlibat langsung. Namun, akibat sulitnya medan akhirnya diputuskan melakukan pemantauan menggunakan drone dari petak G8d dan F7c. Kegiatan pun dihentikan dan personel turun dari lokasi tanpa menemukan titik api.

Bisa Dikendalikan

Terpisah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebutkan dari fluktuasi titik panas yang ada saat ini, kebakaran hutan dan lahan (kathutla) masih bisa dikendalikan. ”Kalau lihat fluktuasi hotspot-nya sebetulnya masih bisa dikontrol oleh satgas,” kata Siti Nurbaya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.

Ia menyebutkan untuk mengatasi masalah karhutla yang sampai saat ini masih terjadi, pihak pihak terkait akan menggelar rapat di Kantor Menko Polhukam. Ia menyebutkan kondisi saat ini sudah lebih baik dibanding pada awal Agustus 2019. ”Yang paling berat waktu angkanya masih di atas 1.000-an, itu terjadi tanggal 4,5,6 Agustus, kemarin sih sudah turun jadi 900-an,” jelasnya.

Ia mencontohkan di Kalbar, semula titik hotspot-nya paling banyak karena mencapai 500 sekian sekarang sudah turun 300-400 titik panas. ”Dari situ kami pantau terus, saya juga komunikasi terus dengan Gubernur,” katanya. Ketika ditanya mengapa muncul kembali karhutla pada 2019, Siti mengatakan tahun ini memang lebih panas. ”Memang tahun ini lebih panas kan, dan hari tanpa hujan lebih panjang,” katanya.

Ia mengatakan upaya maksimal terus dilakukan untuk mengatasi karhutla. ”Oh banyak lah itu, kan sudah ada standarnya. Sudah ada perintah Presiden untuk pencegahan, untuk patroli monitoring hotspot, untuk pengendalian pemadaman, dan sebagainya. Kalau sekarang helinya sudah ada 35 atau 45 dari BNPB,” katanya. (H81,yon,ant-56)


Berita Terkait
Loading...
Komentar