Konstitusi Harus Sesuaikan Zaman

Bagir Manan : Pasal 33 Wajib Dijalankan

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan berpendapat konstitusi secara alamiah akan terus berkembang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakatnya.

Karena itu, konstitusi yang ada harus dapat terus menyesuaikan dengan tuntutan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan kehidupan bernegara,” kata Zulkifli dalam sambutannya pada Peringatan Hari Konstitusi bertema Evaluasi Pelaksanaan UUD 45, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu (18/8).

Ia menjelaskan, dalam kerangka menyesuaikan dengan tuntutan zaman, pada 1999 sampai dengan 2002, MPR sebagai lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang- Undang Dasar telah mewujudkan reformasi konstitusi Indonesia melalui Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Serta telah mengantarkan bangsa Indonesia memasuki babak baru yang mengubah sejarah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

”Perubahan ini memberikan landasan yang kuat bagi bangsa untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia sesuai harapan rakyat dan semangat reformasi,” katanya. Namun, lanjut dia, setelah 17 tahun berjalan, mulai dirasakan masih ada ruang-ruang kosong dalam konstitusi mengingat penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan berjalan beriringan dengan dinamika perkembangan masyarakat.

”Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut sebagai revolusi ketatanegaraan turut dihadapkan pada perkembangan nilai-nilai masyarakat yang tumbuh dan berkembang, sehingga perlu menjadi pertimbangan untuk melakukan penyesuaian,” paparnya.

Selain itu, keberhasilan reformasi konstitusi tidak menjamin bahwa apa yang dikehendaki oleh konstitusi dapat segera terwujud. ”Pada tingkat implementasi masih ditemukan adanya kekurangan dan bahkan ketidaksesuaian yang apabila dikaji secara mendalam bertentangan dengan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam konstitusi,” ujarnya.

Dalam acara itu hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, para wakil ketua MPR dan anggota MPR RI. Sementara itu, Guru Besar Universitas Padjajaran Bagir Manan mengajak semua pihak untuk melaksanakan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yakni mengatur demokrasi ekonomi, secara benar dan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip pasal itu.

”Sudah waktunya kita menguji kalau memang Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 itu masih relevan. Mari kita memikirkan bagaimana agar kembali pada pelaksanaannya yang benar dan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip Pasal 33 itu,” kata Bagir Manan di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, kemarin. Membawakan makalah dengan judul ”Demokrasi Ekonomi dalam UUD NRI Tahun 1945”, Bagir Manan menyebutkan tiga prinsip dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Pertama, prinsip sistem ekonomi atas dasar kekeluargaan, kedua, prinsip demokrasi ekonomi, ketiga, prinsip bahwa cabangcabang ekonomi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak dikuasai negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ”Ini adalah esensi dari Pasal 33,” ujarnya. Sarana untuk menyelenggarakan Pasal 33 itu, lanjut Bagir Manan, adalah koperasi.

Para pembuat UUD menginginkan koperasi sebagai sebuah gerakan ekonomi rakyat. Ia menegaskan bahwa koperasi adalah sebuah gerakan, bukan sekadar bentuk badan hukum atau badan usaha yang tidak berbeda dengan perusahaan. ”Tidak sekadar gerakan ekonomi rakyat, koperasi dimaksudkan agar rakyat mempunyai kemandirian dan kemampuan sendiri sehingga membangun harga diri. Rakyat mempunyai harga diri,” jelas mantan Ketua Dewan Pers itu. (ant-56)


Berita Terkait
Loading...
Komentar