Anggota Kabinet 55 Persen Profesional

Jaksa Agung Nonparpol

JAKARTA -Presiden Joko Widodo masih belum bersedia menyebut siapa saja yang ditunjuk menjadi menteri pada kabinet mendatang. Namun, Jokowi mengungkap sejumlah clue saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8).

Presiden mengatakan, kabinetnya pada periode kedua sebagai presiden akan diisi generasi muda. Bahkan, kata Jokowi, ada menteri muda yang berusia di bawah 30 tahun. ”Menteri ada yang usianya 25, di bawah 30, dan di bawah 35 tahun,” kata Jokowi.

Selain usia, latar belakang para menteri nanti akan didominasi dari kalangan profesional yakni sekitar 55 persen, sisanya sebesar 45 persen dari parpol. Jokowi berharap, para pembantunya nanti dapat bekerja secara cepat, fokus dan terukur.

Selain dua clue tersebut, petunjuk lainnya terkait figur jaksa agung. Jika sebelumnya kursi jaksa agung diisi figur dari partai politik, maka pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi memastikan jaksa agung dipilih dari kalangan nonparpol.

Perubahan lain yang akan dilakukannya terkait nomenklatur kementerian. Salah satunya adalah pembentukan kementerian yang akan menangani investasi. ”Secara jumlah bisa sama 34, tapi ada kementerian yang dilebur. Misalnya Menteri Luar Negeri juga akan menangani diplomasi ekonomi,” ujar Jokowi.

”Ada juga Kementerian Investasi yang akan fokus pada dunia digital dan kreatif,” lanjutnya. Jokowi menambahkan, susunan kabinet periode 2019-2024 dapat saja diumumkan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Oktober mendatang. ”Saat ini sudah final. Susunan kabinet bisa diumumkan kapan saja, tidak perlu menunggu Oktober,” ucap Jokowi.

Menanggapi pernyataan Presiden terkait latar belakang jaksa agung mendatang, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku tak masalah dengan kebijakan itu. ”Apapun itu, Presiden yang menentukan,” kata Paloh, Rabu (14/8). Seperti diketahui, Jaksa Agung saat ini ditempati oleh M Prasetyo yang juga kader Nasdem.

Kesiapan Menteri

Paloh sendiri mengaku belum mengetahui seperti apa susunan kabinet Jokowi pada periode kedua nanti. Dia menyebut bisa saja Jokowi memberi tahu dirinya pada detik-detik terakhir. ”Belum. Mungkin saya barangkali terakhir kali. Ya nggak apa lah ya,” kata Surya Paloh. Dirinya juga mengaku tak masalah jika sebagian besar kabinet diisi dari kalangan profesional.

Dia menegaskan pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden. ”Apapun bentuknya, mau 25 persen, 35 persen, 50 persen, itu hak prerogatif presiden,” tegasnya. Terpisah, politikus PDIP Eva Kusuma Sundari mengaku PDIP tidak masalah jika Presiden mengutamakan generasi muda untuk mengisi kabinet mendatang.

Namun, para menteri muda tersebut perlu menjalani kursus tata negara terlebih dahulu sebelum menjalankan tugas di pemerintahan. Menurutnya itu perlu untuk meningkatkan kesiapan menteri yang bersangkutan.

Eva pun merujuk pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Kongres ke-Vdi Bali pada pekan lalu. Menurut Mega, figur muda yang berpengalaman dan sukses di bidang tertentu belum tentu bisa langsung bekerja maksimal saat berada di pemerintahan. ”Catatan Bu Mega kemarin adalah aspek itu. Yang muda belum tentu paham sistem tata negara (politik hukum, politik di DPR, birokrasi kementerian) dan lainnya,” kata Eva.

Menurutnya, penunjukkan menteri memang hak prerogatif Presiden. Usulan terkait kursus tata negara juga tidak hanya terbatas kepada menteri yang berusia muda. Kursus tersebut juga terbuka bagi kalangan profesional yang belum pernah bekerja di pemerintahan. (dtc,cnn-64)


Berita Terkait
Loading...
Komentar