Markus Nari Didakwa Korupsi 1,4 Juta Dolar AS

Juga Dianggap Rintangi Penyidikan

SM/Antara - BERBINCANG : Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Markus Nari berbincang dengan penasehat hukum di sela-sela sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8). (55)
SM/Antara - BERBINCANG : Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Markus Nari berbincang dengan penasehat hukum di sela-sela sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8). (55)

JAKARTA- Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Markus Nari memperkaya diri sendiri senilai 1.400.000 dolar AS dari proyek E-KTP. Perbuatannya juga dinilai memperkaya orang lain dan korporasi.

”Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa sebesar 1.400.000 dolar AS,” kata Jaksa KPK Ahmad Burhanudin saat membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (14/8). Dalam persidangan, jaksa juga menyebut sejumlah pihak baik perorangan maupun korporasi yang diuntungkan atas perbuatan politikus Partai Golkar tersebut.

Dari perorangan antara lain Setya Novanto yang menerima USD 7,3 juta dolar AS, Irman (Rp 2.371.250.000, 877.700 dolar AS dan 6.000 dolar Singapura), Sugiharto (3.473.830 dolar AS), Andi Agustinus alias Andi Narogong (2.500.000 dolar AS dan Rp 1.186 miliar) hingga Gamawan Fauzi (Rp 50 juta dan 1 unit Ruko di Grand Wijaya dan sebidang tanah di Jalan Brawijaya III melalui Asmin Aulia).

Adapun sejumlah korporasi yang terlibat di antaranya Manajemen Bersama Konsorsium PNRI Rp 137.9 miliar, Perum PNRI (Rp 107.7 miliar), PT Sandipala Artha Putra (Rp 145.8 miliar), PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra Rp 148.8 miliar hingga PT Sucofindo (Rp 8.2 miliar). Akibatnya, negara mengalami kerugian Rp 2,3 miliar dari perbuatan Markus Nari.

Jaksa mengatakan, perbuatan Markus Nari selaku anggota Badan Anggaran ikut membahas pengusulan anggaran proyek E-KTP sebesar Rp 1,045 triliun. Kemudian Markus Nari menemui pejabat Kemendagri Irman selaku Dirjen Dukcapil saat itu dengan meminta fee proyek E-KTPsebesar Rp 5 miliar.

Rintangi Penyidikan

Atas permintaan itu, jaksa menyebut Irman memanggil Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen saat itu untuk memberikan uang kepada Markus Nari. Sugihato meminta uang kepada Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana dan diseranhkan 400 ribu dolar AS.

”Terdakwa mengikuti raker Komisi II DPR dengan Kemendagri menyetujui pengusulan kembali anggaran proyek EKTP Rp 1,045 triliun, namun ternyata belum dialokasikan pada RAPBN Tahun Anggaran 2012. Oleh karena terdakwa menerima fee proyek E-KTP 1.400.000 dolar AS, terdakwa menyetujui usulan tersebut,” kata jaksa. Atas perbuatan itu, Markus didakwa bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain itu, jaksa juga menyebut Markus Nari yang juga mantan anggota DPR RI dari Fraksi Golkar itu merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek E-KTP. Jaksa KPK menyebut Markus sengaja mencegah atau merintangi pemeriksaan di sidang terhadap Miryam S Haryani yang saat itu berstatus sebagai saksi dan Sugiharto yang kala itu berstatus sebagai terdakwa.

”Terdakwa telah sengaja mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi Miryam S Haryani dan terdakwa Sugiharto dalam perkara tindak pidana korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik) 2011 sampai dengan 2012,” kata Ahmad. (D3,dtc,ant-64)


Berita Terkait
Baca Juga
Tirto.ID
Loading...
Komentar