Pelanggaran Prosedur Picu Kekerasan

SM/rep detik : KEKERASAN: Cuplikan video kekerasan terhadap napi yang akan dipindah ke Nusakambangan. (24)
SM/rep detik : KEKERASAN: Cuplikan video kekerasan terhadap napi yang akan dipindah ke Nusakambangan. (24)

SEMARANG - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jateng Sutrisman mengakui ada pelanggaran prosedur dalam pemindahan 26 narapidana dari Bali ke Lapas Nusakambangan. Hal itulah yang memicu tindakan kekerasan oleh petugas lapas terhadap sejumlah narapidana. Video kekerasan tersebut viral di media sosial.

Dia menyebut, insiden itu terjadi pada 28 Maret lalu di Pelabuhan Wijayapura, Cilacap. Kekerasan terjadi saat 26 warga binaan akan diseberangkan ke Nusakambangan. ”Iya benar ada kejadian itu (kekerasan- Red), terjadi di Wijayapura,” kata Sutrisman, Jumat (3/5).

Dia menegaskan, petugas melakukan tindakan yang menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan standard operational procedure (SOP). Namun, dia tidak menjelaskan secara detail bentuk pelanggaran SOP tersebut. ”Yang pasti dari sisi SOPmenyimpang atau menyalahi aturan,” ujarnya. Terkait penyebab insiden, pihaknya masih melakukan investigasi. Kanwil Kemenkumham Jateng telah menurunkan tim untuk mendalami kejadian itu. Menyusul peristiwa tersebut, Kepala Lapas Narkotika Nusakambangan berinisial HM dicopot dari jabatannya. ”Kalapas Narkotika Nusakambangan berinisial HM telah dinonaktifkan dari jabatannya,” ujar Kepala Bagian Humas Direktorat Jemderal (Ditjen) Pemasyarakatan Ade Kusmanto, di Jakarta, kemarin. Kalapas Narkotika Nusakambangan kini dijabat oleh pelaksana harian, yaitu Kabid Pembinaan Lapas Batu Irman Jaya. Menurut Ade, pihaknya telah memeriksa 13 orang petugas. ”Tindakan tersebut tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan UU No.12 tentang Pemasyarakatan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia,” ujar Ade.

Dalam video yang beredar, penganiayaan terjadi saat 26 narapidana tiba di pos Satgas Wijayapura. Kemudian dilakukan penggantian dari borgol rantai menjadi borgol perorangan untuk dapat masuk dan diperiksa satu per satu oleh satgas pengamanan penyeberangan. ”Kekerasan tersebut tidak direncanakan. Kemungkinan karena para narapidana kurang merespons cepat para petugas untuk segera menaiki kapal,” kata Ade. Atas kejadian tersebut, Komnas HAM meminta Ditjen Pemasyarakatan mengevaluasi sistem secara menyeluruh agar kejadian serupa tak terulang. ”Sekarang Kalapas dicopot, staf diperiksa, tapi kami harap ada pemeriksaan lebih menyeluruh. Pemeriksaan menyeluruh kan terkait dengan sistemnya, sehingga tidak terjadi lagi,” ucap Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

Taufan menilai kekerasan terhadap narapidana seperti menjadi watak petugas lapas. Dia pun menyoroti persoalan perekrutan dan pembinaan petugas lapas. Dia menyarankan agar ada sanksi yang jelas bagi para petugas yang terbukti melanggar standar operasi. Taufan juga meminta para petugas lapas dibina agar memahami secara detail prosedur yang sesuai aturan, termasuk bagaimana cara para petugas bertindak jika terjadi perlawanan dari narapidana. Selain kejadian di lapas, Taufan juga menyoroti pendidikan dan pembinaan para petugas. Menurutnya perlu ada koreksi sistemik karena kejadian kekerasan petugas lapas tidak terjadi satu atau dua kali saja. (ftp,cnn,dtc-19)


Berita Terkait
Loading...
Komentar