KPU: Beda Data Bukan Serangan Siber

Akhiri Klaim Kemenangan

Puluhan Kiai Gelar Rekonsilisasi

JAKARTA -Komisi Pemilihan Umum meminta saling klaim kemenangan yang dilakukan masing-masing kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden diakhiri, mengingat penghitungan suara secara resmi masih berlangsung.

”Selain itu, masih ada beberapa daerah yang belum melangsungkan pemungutan suara. Lebih baik klaim dari masing-masing pihak itu disudahi. Silakan menunggu penghitungan yang dilakukan oleh KPU,” ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (19/4).

Menurut dia, hasil secara resmi nanti juga akan dikerjakan bersamasama seluruh partai politik peserta pemilu serta tim pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, semua penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan masing-masing pihak bisa ikut mengawasi. ”Kita kawal bersama-sama proses penghitungan itu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi mekanisme, di mana kemurnian tiap suara yang diberikan oleh pemilih di TPS itu bisa dijaga sampai rekapitulasi tingkat nasional,” paparnya.

Lebih lanjut Pramono mengungkapkan, seharusnya semua partai politik mempunyai data lengkap dari semua TPS. Sebab, masing-masing diberi kesempatan untuk menempatkan saksi di TPS. Saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, saksi-saksi yang mengumpulkan formulir C1 (formulir penghitungan suara di TPS) juga ikut. Dengan demikian, masing-masing partai politik mempunyai data, dan inilah proses rekapitulasi yang bersifat terbuka, partisipatif, dan manual.

”Terbuka dalam arti melalui rapat pleno terbuka dan memang diundang. Partisipatif karena KPU enggak menetapkan sendiri, asal ketok palu, tidak. Tapi jika ada masukan dari saksi pengawas pemilu pasti akan kami pertimbangkan, bahkan sampai uji data, mana yang valid dan akurat. Terakhir manual karena memang dari kertas yang ditandatangani basah,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Pramono juga mengatakan bahwa sistem informasi penghitungan suara (situng) melalui laman pemilu2019.kpu.go.id bertujuan untuk membuka atau sebagai transparansi data penghitungan suara oleh KPU. Pasalnya, masyarakat bisa ikut memantau dan memberikan klarifikasi terhadap data C1 yang diunggah di laman KPU. Saat ini, sejumlah masyarakat melaporkan informasi perbedaan antara C1 yang dari TPS dan data yang tertera di situs Situng KPU melalui media sosial.

”Terkait dengan beredarnya informasi salah input di Situng KPU, memang informasi itu sudah masuk ke kami. Masuk di lima daerah, satu TPS masing-masing di Maluku, NTB, Jawa Tengah, Riau dan Jakarta Timur. Itu tentu sangat kami apresiasi,” ungkapnya.

Dia menegaskan, dengan adanya Situng KPU yang bisa diakses secara terbuka melalui internet, laporan masyarakat bisa digunakan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Setiap terjadi revisi, data yang tertera langsung diganti oleh KPU. Prosesnya, laporan kekeliruan akan langsung diinformasikan ke daerah yang bersangkutan sehingga dapat diselesaikan.

Pramono juga menampik bahwa perbedaan data antara C1 dari TPS dan situng merupakan serangan siber. Sebab, perbedaan itu merupakan kesalahan pencatatan. KPU juga meminta publik memahami bahwa publikasi melalui laman situng tidak terkait penetapan hasil akhir pemilu. ”Situng betul-betul hanya untuk kepentingan publikasi.

Sama sekali tidak ada kaitannya atau memengaruhi penetapan hasil pemilu. KPU terus menghitung suara secara berjenjang mulai tingkat kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, sampai nasional,” jabarnya. Hingga 19 April pukul 14.45, KPU berhasil menghitung data 18.640 TPS atau 2,29 persen dari 813.350 TPS. Hasilnya, pasangan Jokowi-Ma'ruf meraih 55,20 persen, Prabowo-Sandiaga 44,80 persen.

Mantan Ketua Umum PPMuhammadiyah Syafii Maarif meminta masyarakat tidak perlu mendengar klaim kemenangan yang dilakukan kontestan dalam Pemilu 2019 sebelum muncul hasil penghitungan suara resmi KPU.

"Saya rasa klaim-klaim itu bersifat swasta (tidak resmi), jadi tidak perlu didengar, biar sajalah," kata Buya Syafii seusai shalat Jumat di Masjid Nogotirto, Sleman, kemarin. Menurut Syafii, walaupun sudah ada hitung cepat dari berbagai lembaga, para kontestan tidak perlu terburu- buru mengklaim menang atau kalah sebelum muncul hasil resmi dari KPU yang akan diumumkan pada Mei 2019.

"Hitung cepat sebagai rujukan saja," kata anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini. Menurut dia, siapa pun yang menang harus diterima dan yang kalah harus berlapang dada dengan menjunjung tinggi keutuhan bangsa serta nilai-nilai kebinekaan.

Apabila keputusan KPU pada Mei 2019 sudah jujur dan adil, serta pelaksanaan Pemilu 2019 terbukti berlangsung secara damai maka sesuai konstitusi harus diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia. "Jangan kita berspekulasi siapa yang menang dan siapa yang kalah sebelum itu," kata Syafii.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengimbau seluruh warga NU agar tak merayakan atau mengikuti syukuran kemenangan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019. Namun bila konteks syukuran tersebut adalah untuk merayakan jalannya pemilu yang damai, aman dan terkendali, Said menilai hal itu sah-sah saja.

Kendati demikian, ia berharap agar warga NU menunggu hasil resmi perhitungan KPU terlebih dahulu, dengan tenang, sabar dan menghindari hal-hal yang inkonstitusional. Warga NU, lanjut Said, haruslah berkepala dingin, dewasa, dan lapang dada, sembari menyiapkan langkah rekonsiliasi usai KPU menetapkan hasil akhir nanti.

Sementara itu Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) menggelar Taushiyah Kebangsaan terkait dinamika politik seusai pemungutan suara Pemilu 2019. Wantim MUI menyampaikan beberapa poin untuk mencegah terjadinya konflik di masyarakat. Salah satu poin utama adalah mengajak seluruh keluarga besar bangsa untuk mengikuti dan mengawal tahapan pemilu berdasarkan konstitusi.

Maka oleh karena itu, meminta kepada semua pihak untuk tidak mengganggu proses konstitusional tersebut melalui cara-cara langsung atau tidak langsung. Sementara itu puluhan kiai sepuh di Jawa Timur menggelar pertemuan untuk menyikapi situasi politik setelah Pilpres 2019 digelar.

Mereka sepakat untuk menunggu hasil rekapitulasi resmi KPU. Pertemuan para kiai yang digelar di kediaman Ketua PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satu di antaranya adalah meminta masyarakat untuk bersabar dan mengawasi penghitungan suara yang sedang dilakukan oleh KPU.

"Kiai-kiai berkumpul setelah kemarin proses pilihan presiden. Ibaratnya ini adalah melupakan 01-02 untuk bermusyawarah dalam menyikapi dinamika usai pilpres," ucap Gus Ipul lewat keterangan tertulis, Jumat (19/4). Menurut Gus Ipul, pertemuan ini dihadiri sejumlah kiai yang memiliki pandangan politik berbeda pada Pilpres 2019. Beberapa kiai itu adalah pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ada pula kiai yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Kiai yang datang dalam pertemuan itu diantaranya adalah Pengasuh Pesantren Lirboyo Kediri KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi, Pengasuh Pesantren Miftachussunnah Surabaya KH Miftahul Ahyar, Pengasuh Pesantren Ploso Kediri, KH Zainuddin Djazuli dan KH Nurul Huda Djazuli, serta Pengasuh Pesantren Sidogiri, Pasuruan KH Nawawi Abdul Djalil.

Gus Ipul mengatakan rembug para kiai ini menjadi penting karena mereka memberikan dukungan ke dua capres yang berbeda. Mereka menilai kontestasi politik sudah selesai. Menurut Gus Ipul, para kiai tersebut juga meminta agar suasana masyarakat yang aman dan kondusif terus dijaga.

Masyarakat juga diminta untuk menjauhi segala bentuk provokasi dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah umat. Di Jakarta, Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo mengatakan, dalam kompetisi pasti ada yang kalah dan menang. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ada konflik. Namun dia mengingatkan bahwa itu sudah pasti diantisipasi oleh pemerintah. Penyelesaiannya tentu lewat jalur yang konstitusional. (J22,bn,cnn, dtc-19)


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar