ANALISIS

Performa Partai dan Kualitas Caleg

Oleh Yulianto

PEMILU Legislatif 2019 telah menghasilkan peta kekuatan partai di parlemen yang tak jauh beda dari pemilu sebelumnya meski ditetapkan ambang batas parlemen 4 persen. Kebijakan tersebut merupakan cara paling demokratis dalam menyederhanakan kontestan pemilu yang tergolong masih besar saat ini.

Hasil pileg telah diketahui, terdapat 9 parpol yang bakal melenggang ke Senayan, di tengah sepinya perhatian publik akibat terfokus pada kompetisi pilpres. Jika dipetakan dengan batasan 8,0 persen maka terdapat 7 partai besar yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat dan yang mengejutkan Nasdem dan PKS. Kemudian disusul 2 parpol bawah PAN dan PPP di urutan terakhir.

Kondisi riil hasil pileg terkesan merupakan jalan kompromi mereka yang sudah masuk parlemen untuk bertahan, karena besaran 4,0 persen pasti berbasis pemetaan partai di lapangan sebelum regulasi diputuskan.

Bisa jadi pada pemilu berikutnya sangat perlu dinaikkan ambang batas demi menyederhanakan jumlah kontestan. Analisis yang dapat disampaikan terkait hasil pileg adalah berbasis perilaku pemilih yang merupakan respons atas dua hal yakni performa parpol dan kualitas caleg yang disodorkan. Pertama, partai besar tetap kokoh.

Selain faktor efek ekor jas seperti yang diperoleh PDIP, Gerindra, dan PKB, ada parpol lain yang lolos karena persepsi positif publik. Persepsi positif pemilih ini masuk dalam argumentasi memilih partai karena mengikuti hati nurani, yang banyak dipengaruhi evaluasi, pandangan dan nilai pribadi pemilih terhadap partai bersangkutan. Kedua, terpilihnya parpol juga karena ditentukan kesadaran pilihan keluarga dengan stelsel tertutup.

Artinya anggota mengikuti pilihan parpol berdasarkan putusan keluarga karena faktor kedekatan dan aspek fungsional partai yang dirasakan langsung. Ketiga, penilaian masyarakat terhadap performa partai berdasar visi misi dan peran partai yang menjanjikan perbaikan Indonesia.

Hal tersebut dicermati dari aktivitas dan program nyata yang dirasakan langsung pemilih atau kebijakan yang diperjuangkan di parlemen, terutama bagi parpol petahana. Faktor ini yang sulit menggeser Golkar dan PPP meski petingginya tersandung kasus korupsi beberapa waktu lalu.

Mereka masih mengakui peran kedua parpol di Senayan di samping loyalitas pemilih telah mapan. Keempat, kultur masyarakat paguyuban yang ditandai interaksi tinggi dalam satu lingkungan ikut menentukan putusan pilihan kepada partai atau caleg. Banyak pemilih yang memutuskan partai atau caleg dengan pertimbangan opini warga sekitarnya.

Di sinilah peran iklan dan kekuatan opini publik ikut menentukan dukungan suara di satu wilayah, seperti RT, RWdan kelurahan/desa. Berikutnya kelima, pemilih memastikan dukungan pada parpol tertentu berdasar penilaian bahwa partai peduli dengan rakyat kecil dan sering memberi bantuan yang dapat dirasakan baik fisik maupu kemudahan lainnya.

Oleh karenanya terlihat masih banyak kegiatan bantuan sosial partai, pasar murah, pembangunan infrastruktur sampai kemudahan mengurus dokumen penting. Keenam, peran kanalisasi politik melalui kehadiran organisasi sosial politik yang diikuti sebagian masyarakat, ikut memperkuat elektabilitas partai saat pemilu. Posisi ormas apalagi organisasi keagamaan menjadi ladang perebutan simpati caleg demi dukungan elektabilitas.

Pertemuan dengan elite ormas selanjutnya diikuti pertemuan langsung dengan anggota merupakan modus kampanye yang dinilai masih efektif dari sosialisasi sampai eleksi. Ketujuh, masih cukup berperan tim pemenangan caleg atau kader partai ketika berhasil meyakinkan pemilih saat menentukan pilihan. Interaksi dan persuasi yang digalang tim pememangan biasanya ikut mengorientasikan pilihan warga, dengan berbasis wilayah tertentu.

Inilah yang sering memunculkan tagline ìkawasan parpolî tertentu atau basis caleg tertentu yang diekspresikan melalui baliho atau spanduk dan diperkuat menjelang pencoblosan. Partai mapan biasanya telah memiliki infrastruktur untuk menjalankan mekanisme semacam ini.

Dan kedelapan, elektabilitas 9 parpol tersebut menunjukkan keberhasilan membangun basis loyalis konstituen baik melalui pendekatan identitas, misal kerakyatan atau kelompok, maupun nilai seperti keyakinan dan pandangan keberagamaan. Dan hal semacam ini tidak mudah bagi parpol baru atau yang tak punya struktur relasi dengan kedua pendekatan tersebut. Misalnya parpol nasionalis-kerakyatan atau parpol nasionalisñreligius berdasar simbol-simbol yang dipublikasikan selama ini.

Kesembilan, parpol baru amat berat lolos ambang batas lebih disebabkan pemilih tidak mau lagi trial by the party atau mencoba partai baru dengan alasan pengalaman, kompetensi, kiprah dan tentu keterujian dalam menjalankan fungsi kedewanan, seperti PSI, Berkarya, Perindo.

Berikutnya survei LPSI awal April menunjukkan argumentasi saat konstituen memilih calon legislatif dapat diuraikan sebagai berikut; (1) pemilih dengan cermat menelisik integritas pribadi dengan mendasarkan perilaku relatif bersih korupsi. Pemilih sebagian besar makin tidak mempertimbangkan rekam jejak caleg karena bermasalah dengan korupsi.

Dimensi idealis ini sebenarnya masih dominan, namun dalam perjalanan mudah diserang secara pragmatis melalui pendekatan material. Lalu (2) faktor kejujuran caleg masih dominan menjadi pertimbangan pemilih memberi dukungan elektabilitas. Kejujuran mereka ukur dari gagasan dan tawaran yang masuk akal dan caleg jujur mampu merealisasikan.

Di samping selama ini pribadi caleg bersangkutan dikenal jujur dalam bermasyarakat, yang diketahui dari edaran informasi di tengah masyarakat. Kemudian (3) caleg akan dinilai dari tingkat personal proximity atau kedekatan dengan pemilih.

Mulai kebiasaan sapa aruh, silaturahmi sampai perhatian terhadap perkembangan masyarakat di daerah pemilihan (dapil). Dan (4) figur caleg akan ditelisik berdasar wibawa atau tampilan kecerdasan personal yang dinilai dari kompetensi menjalankan fungsi caleg atau kapabilitas ketika merealisasikan janji saat kampanye.

Hal tersebut dicermati ketika kampanye dialogis bersama kontituennya. Selanjutnya (5) masih terdapat pula pemilih yang menginginkan perubahan dan perbaikan kualitas anggota dewan, sehingga mereka lebih cenderung memilih caleg wajah baru demi memenuhi harapannya. Di sini terdapat 45 persen pemilih akan mendukung caleg pendatang baru, meski tetap dominan petahana karena faktor pengalaman kerja dan kedekatan pribadi.

Terakhir, fenomena OTT KPK terhadap caleg beberapa waktu lalu, mengindikasikan elektabilitas partai dan caleg ditengarai karena mobilisasi material. Artinya masih terdapat pemilih yang menentukan dukungan suara berdasar pemberian materi yang mengikat putusan memilih dari caleg tertentu.

Patologi pemilu ini yang memperpanjang deretan OTT pada anggota legislatif yang merusak substansi berdemokrasi. Fenomena menarik Pileg 2019 adalah merosotnya faktor popularitas dan selebritas sebagai pertimbangan menentukan pilihan.

Karena pemilih makin menyadari untuk mengurus negeri sebesar ini tidak lagi hanya menggantungkan pada keterkenalan individu atau ketersohoran bintang, tetapi diperlukan kompetensi, kapabilitas, dan integritas ketika menjalankan fungsi wakil rakyat. Selamat bekerja para wakil rakyat, kerjamu untuk menyejahterakan konstituen!

Penulis adalah Pengajar di FISIP Undip dan Direktur LPSI Semarang


Berita Terkait
Loading...
Komentar