Keteladanan dan Rasa Malu Politikus

Oleh Maswan

SERING kita baca berita tentang arogansi para politikus yang berperilaku menang-menangan dan bertindak brutal lantaran kalah dalam adu pendapat. Ada sebagian anggota DPR yang hidup berfoya-foya dan tidak malu mengamburkan uang negara dengan dalih kunjungan kerja.

Anggota DPR yang terhormat terkadang berperilaku tidak jujur dan tidak taat hukum. Bahkan juga ada yang berperilaku menerabas dan korup namun menganggap dirinya suci dan bersih dari jerat hukum. Fenomena tindakan menyimpang tersebut dibaca oleh generasi muda yang diharapkan menjadi pengganti mereka kelak. Dan tentu saja, hal tersebut dijadikan cermin, keteladanan, dan pelajaran bagi mereka.

Ada yang kontradisktif jika dipandang dari sudut dunia pendidikan dan nalar akadeimis. Pada satu sisi generasi muda (sebut siswa dan mahasiswa) dididik dengan tata nilai dan ajaran yang positif, namun di luar sekolah/kampus mereka disuguhi oleh pemimpinnya yang tidak dapat diteladani. Beberapa hari lalu tulisan di harian ini menyebutkan bahwa penyelenggara negara tidak bisa dijadikan teladan dalam mengikuti aturan hukum untuk melaporkan harta kekayaan yang harus dibayar pajaknya. Menurut data tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelengra Negara (LHKPN) tinggal empat hari (Kamis, 28/3/2019), ternyata yang melaporkan baru 46 persen.

Rendahnya tingkat kepatuhan penyelenggara negara itu merisaukan. Pejabat negara baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang semestinya bisa menjadi teladan mematuhi peraturan, terutama dalam upaya memberantas korupsi, justru abai terhadap perundangundangan. Wakil Ketua DPR Fadli Zon bahkan menyatakan kepada publik, sebaiknya LHKPN dihapus saja. Menurut dia, LHKPN tidak perlu karena semuanya sudah terstruktur dalam data pajak. Selain itu, ia juga menganggap tidak ada peraturan yang menyebut penyelenggara negara melaporkan LHPKN setiap tahun.

Namun Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut seharusnya aktor politik menjadi teladan kebaikan, bukan sebaliknya menjadi contoh buruk, termasuk menyerahkan laporan harta dan kekayaan. Seharusnya anggota DPR berpikir rasional, berpandangan lurus dengan nalar akademis, berbuat menurut dasar-dasar moral dan hukum yang normatif. Sebagai lembaga penentu kebijakan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dan berwibawa, seharusnya mereka punya malu, tidak berpandangan sempit (skeptip- untuk kepentingan pribadi) dalam membuat kebijakan cacat hukum.

Rasa Malu

Hanya karena kepentingan politik, akhirnya mengorbankan tatanan kehidupan yang jelas bertentangan dengan etika hukum dan moral ketatanegaran. Intinya, malu adalah bagian dari iman. Dan orang yang sudah tidak punya iman cenderung membuat keonaran dan mudah melakukan perusakan tatanan dan melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah, ”Sesungguhnya di antara kata-kata kenabian terdahulu yang masih diingat oleh masyarakat adalah jika kamu sudah tidak punya rasa malu lagi, maka berbuatlah sekehendakmu” (HR. Al-Bukhari).

Dengan dasar itu, rasa malu dapat dijadikan pengendali hidup agar terarah pada jalan yang lurus. Rasa malu yang paling tinggi kedudukannya dan paling utama adalah malu kepada Allah SWT. Ini perlu dipahami oleh pimpinan bangsa agar tidak membuat aturan atau kebijakan yang bertentangan norma kehidupan berbangsa.

Kita berharap, para anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten tidak memaksakan kehendak untuk mengatur negara dengan tidak mempertimbangkan kepentingan bangsa, namun kepentingan pribadi atau golongan menjadi sangat dominan untuk dihindari. (40)

Maswan, dosen Unisnu Jepara, Mahasiswa S3 Unnes, anggota Dewan Pendidikan Jateng.


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar