Tak Ada Sanksi, Kepatuhan Rendah

Laporan Harta Pejabat Negara

SEMARANG - Tingkat kepatuhan pejabat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di berbagai instansi masih banyak yang belum mencapai 100 persen hingga batas akhir 31 Maret. Anggota DPR bahkan belum mencapai 50 persen.

Rendahnya tingkat kepatuhan itu disebabkan oleh tiga hal. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, hal mendasar yakni karena tidak ada sanksi. ”Ini karena sampai sekarang belum ada sanksi bagi mereka yang tidak melaporkan LHKPN,” jelasnya dalam perbincangan hangat di Menara Suara Merdeka Jalan Pandanaran 30 Semarang, kemarin.

Penyebab kedua, lanjut dia, LHKPN saat ini menggunakan sistem elektronik. Karena masih merupakan hal baru, banyak yang merasa tidak perlu memberikan laporan. Mereka malas mengirimkan laporan. Ia melanjutkan, penyebab ketiga yakni mereka kesusahan memasukkan data karena yang harus diisi memang banyak. ”Ada juga data yang diisi tidak valid. Harta benda memang bukan atas nama penyelenggara negara tersebut, namun di bawah kendali dia,” tuturnya.

Untuk itu, ia mendorong agar pimpinan lembaga negara memberikan sanksi administratif kepada pejabat yang enggan melaporkan LHKPN. Ia memberi contoh, Kemendagri tidak melantik pejabat yang mendapat promosi jabatan karena belum menyampaikan LHKPN. ”Sanksi administratif bisa diterapkan, apabila belum menyerahkan LHKPN pejabat tersebut tidak akan menerima tunjangan jabatan, misalnya,” kata dia.

Periodik

Menurut Basaria, LHKPN sesuai dengan UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Kepatuhan penyelenggara negara melaporkan harta secara periodik sangat penting untuk mencegah perilaku korup. ”LHKPN itu menjadi catatan lembaga antikorupsi untuk melihat jumlah harta yang dimiliki para pejabat. Ini sebagai upaya mewujudkan keterbukaan dan kewajaran harta kekayaan pejabat negara,” ujar Basaria yang diterima Pemimpin Redaksi Suara Merdeka Gunawan Permadi bersama Direktur Sales dan Komunikasi Bambang Pulunggono dan Wapemred Agus Toto Widyatmoko.

Gunawan mengapresiasi langkahlangkah KPK. KPK disegani karena ketegasan memberantas korupsi. ”Operasi tangkap tangan KPK menjadi isu seksi bagi media. Namun upaya pencegahan juga perlu didorong lebih efektif dan seksi pula sebagai materi pemberitaan di media,” ungkapnya.

Menanggapi langkah pencegahan, Basaria menyatakan, KPK mengembangkan program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah). Program tersebut dilaksanakan di setiap provinsi. ”KPK menargetkan perencanaan sesuai penganggaran dan pelaksanaan. Semua transparan secara online,” tuturnya. (G1-19)


Baca Juga
Tirto.ID
Loading...
Komentar