Jateng Disorot KPK

Pembayaran Pajak Daring Diawasi

SM/Fista Novianti : KERJA SAMA: Gubernur Ganjar Pranowo bersama Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana serta Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Bank Jateng dengan sejumlah kepala daerah Provinsi Jateng di Hotel Gumaya, Senin (1/4).(24)
SM/Fista Novianti : KERJA SAMA: Gubernur Ganjar Pranowo bersama Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana serta Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Bank Jateng dengan sejumlah kepala daerah Provinsi Jateng di Hotel Gumaya, Senin (1/4).(24)

SEMARANG - Jateng mendapat perhatian khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi, menyusul banyaknya penindakan atas sejumlah kasus tindak pidana korupsi di provinsi ini. Berkali-kali KPK datang ke Jateng untuk melaksanakan supervisi tentang tindak pidana korupsi, namun tindak pidana tetap terjadi lagi.

“Jateng menjadi atensi KPK. Kami sempat berpikir, apa mungkin waktu didatangi itu nggak didengar,” ujar Wakil Ketua KPK Basari Panjaitan saat memberi pengarahan dalam penandatanganan kerja sama monitoring pembayaran pajak secara daring (online) melalui perbankan oleh pemerintah daerah se-Jateng, di Gumaya Hotel Tower Semarang, Senin (1/4).

Dia mengungkapkan, ada kasus yang berkaitan dengan bidang pendidikan yang sedang ditangani KPK di Jateng. Namun dia belum bersedia menjelaskan lebih lanjut mengenai perkara itu. “Ini jadi atensi KPK. Bagaimana akan membenahi sumber daya manusia kalau di sektor pendidikan masih terjadi korupsi,” katanya.

Tim koordinasi dan supervisi KPK, lanjut dia, dibagi dalam sembilan wilayah di Indonesia. Tim tersebut siap memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran negara. Dia menjelaskan, tim tersebut bisa dimintai konsultasi dan jika ada pelanggaran akan memberikan peringatan. ‘’Sebanyak 80 persen penindakan yang dilakukan KPK berkaitan dengan pengurusan perizinan dalam bentuk suap. Termasuk pengadaan barang dan jasa,” katanya.

KPK juga masuk ke pajak online yang kini sedang digencarkan. Ini bagian dari salah satu upaya untuk mengurangi korupsi.

Dipermudah

Berkaitan dengan halitu, saat ini Bank Jateng berupaya mempermudah penerimaan pajak secara online. Bank Jateng memberikan fasilitas peralatan perbankan untuk mempermudah penerimaan pajak online, terutama untuk pajak restoran, hotel, hiburan, dan retribusi parkir dengan harapan dapat mengoptimalkan pendapatan daerah. Fasilitasi digitalisasi perbankan tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama Bank Jateng dengan seluruh kepala daerah.

Selain Basaria, penandatangan kerja sama tersebut disaksikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana, Gubernur Ganjar Pranowo, dan Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno.

Supriyatno menuturkan, Bank Jateng terus mengembangkan berbagai layanan pemda, khususnya digital banking. Pihaknya bekerja sama dengan pemda dalam digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, baik pengeluaran maupun penerimaan. Di sisi pengeluaran, Bank Jateng mengimplementasikan aplikasi SP2D Online di seluruh pemda. Dari sisi penerimaan, Bank Jateng mengimplementasikan layanan cash management system(CMS) di 35 pemda, E-Tax di 26 kabupaten/ kota, dan host to host PBB di 13 kabupaten/kota.

Digitalisasi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas pemda, serta meningkatkan optimalisasi penerimaan daerah. Sesuai arahan KPK, layanan monitoring online pajak daerah akan diimplementasikan di seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah.

Dia juga melaporkan pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Bank Jateng. “Sesuai surat edaran pimpinan KPK dan arahan Gubernur, mulai tahun ini Bank Jateng memperluas ketentuan pejabat yang wajib lapor LHKPN hingga tingkat pemimpin cabang pembantu,” tuturnya. Pada tahun ini tercatat 363 orang. Sesuai batas waktu pelaporan yang ditetapkan tanggal 31 Maret 2019 lalu, hampir seluruh pejabat Bank Jateng tersebut telah memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN.

Gubernur Ganjar Pranowo berharap dengan digitalisasi tersebut penarikan pajak menjadi lebih efisien dan dapat memaksimalkan pendapatan daerah. (K14,K18-19)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar