Provokator Golput Diancam 3 Tahun Penjara

JAKARTA- Orang yang sengaja menghasut atau mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau golput, bisa diancam dengan hukuman 3 tahun penjara. Badan Pengawas Pemilu pun mengungkapkan, ancaman pidana itu diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, ada dua pasal yang secara spesifik memiliki hubungan dengan ajakan golput atau memobilisasi massa untuk tidak memilih dalam Pemilu, yakni Pasal 515 dan 531 UU Pemilu. ”Meski demikian, saya ingin menyampaikan bahwa memilih adalah hak dan pilihan terbaik adalah menggunakan hak pilih. Saya tak ingin masuk dalam polemik yang sebetulnya bukan domain Bawaslu,” ujarnya di Jakarta, Kamis (28/3).

Pasal 515 UU Pemilu menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Sementara Pasal 531 UU Pemilu menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta. ”Jadi memobilisasi dalam arti mengajak orang untuk tidak memilih, misalnya yang sekarang agak ramai soal intimidasi di TPS, setiap orang yang melakukan kekerasan atau menggagalkan pemungutan suara bisa dijerat pasal tersebut,” ujar Afif.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari mengungkapkan, tidak ada sanksi pidana bagi individu yang golput dalam pemilu. ”Sanksi pidana untuk golput tidak diatur dalam UU Pemilu No 7 Tahun 2017. Kalau tidak ada pasalnya, lantas mau dijerat menggunakan apa? Memilih itu adalah hak,” imbuhnya.

Tak Bisa

Anggota KPU Viryan Azis juga mengatakan, wacana sanksi pidana untuk individu yang golput tidak bisa diterapkan. Selain tidak memiliki dasar aturan yang jelas, potensi golput masih bisa diatasi KPU dan seluruh peserta pemilu.

”Sebaiknya tidak usah dipidana, sebab dalam UU Pemilu No 7 Tahun 2017 tidak mengatur hal itu. Sehingga lebih baik, mengatasi golput dengan cara seperti saat ini saja, yakni mengoptimalkan edukasi kepada masyarakat,” katanya. (J22-41)


Loading...
Komentar