Cooling Down Menjelang Pilpres

Oleh Sumaryoto Padmodiningrat

MENEPUK air di dulang, tepercik muka sendiri. Itulah fenomena yang terjadi dengan elite-elite politik kita menjelang Pilpres 2019.

Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 02, dalam debat putaran kedua, 17 Februari 2019, misalnya, menyerang capres nomor urut 01, petahana Presiden Joko Widodo, dengan isu pembagian sertifikat tanah, yang kemudian dibalas Jokowi dengan isu kepemilikan Prabowo atas lahan 640 ribu hektare di Aceh dan Kalimantan Timur. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo- Sandiaga Uno kemudian menyerang balik dengan isu kepemilikan lahan oleh Luhut Panjaitan, Erick Thohir dan inner cyrcle (lingkaran dalam) Jokowi lainnya.

Agum Gumelar, mantan Komandan Jenderal Kopassus yang kini anggota Dewan Pertimbangan Presiden, menyerang Prabowo dengan mengungkit kembali pemecatan mantan Danjen Kopassus itu dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan menyerang pula mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendukung Prabowo sebagai capres pada Pilpres 2019.

SBY pun menyerang balik dengan menyatakan tidak mau bertengkar dengan Agum di depan publik, dan inner cyrcle Prabowo menyerang Agum mengapa baru sekarang mengungkit kembali soal pemecatan Prabowo, bukankah Agum mendukung Prabowo menjadi calon wakil presiden dari capres petahana Presiden Megawati Soekarnoputri dalam Pilpres 2004?

Kubu Prabowo kemudian terkena ”musibah” dengan tertangkapnya Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu. Andi Arief yang kontroversial karena cuitan- cuitannya yang tajam menyerang kubu Jokowi, seperti isu tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos, akhirnya dilepaskan dan direhabilitasi oleh pihak kepolisian. Seandainya Andi Arief tidak dilepaskan, mungkin akan muncul spekulasi liar, misalnya mantan Staf Khusus SBYitu sengaja dijebak untuk menggerus elektabilitas Prabowo- Sandi.

”Musibah” yang menimpa kubu Jokowi-KH Maruf Amin pun tak kalah dahsyat, yakni tertangkapnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuzy (Romy) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap jual-beli jabatan di Kementerian Agama. Karena ini yang menangkap KPK, maka tanpa ampun, Romy dijadikan tersangka dan langsung ditahan. Padahal, Rommy adalah salah satu orang terdekat Jokowi dan KH Maruf Amin.

Kasus Romy

Akankah kasus Romy ini menggerus elektabilitas Jokowi-Maruf? Jokowi tidak yakin. Sementara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Maruf berapologia, bahkan mencari blessing in disguise (berkah di balik musibah) dalam kasus Romy. TKN berdalih, penangkapan Romy justru membuktikan Presiden Jokowi tidak pernah melakukan intervensi terhadap KPK atau aparat penegak hukum lainnya.

Pedang keadilan Jokowi terbukti tidak tumpul ke atas sebagaimana asumsi kubu Prabowo selama ini, tetapi tajam ke mana saja, baik ke atas, ke bawah, atau ke samping. Sebaliknya, BPN berpendapat tertangkapnya Romy merupakan bukti bahwa korupsi di Indonesia sudah dalam kondisi stadium 4.

Pendek kata, dalam masa kampanye Pilpres 2019 ini, yang dikedepankan justru serangan-serangan personel terhadap masing-masing capres, bukan beradu program yang akan dikerjakan lima tahun ke depan. Yang terjadi justru gontokgontokan.

”Perang” antarkedua kubu di dunia maya, terutama media sosial, jauh lebih dahsyat lagi. Masingmasing kubu mengandalkan hoaks atau berita palsu untuk menyerang kubu lawan.

Data Kementerian Komunikasi dan Informasi, jumlah pengguna internet di Indonesia 132,7 juta orang. Kemkominfo juga mencatat, ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Sepanjang 2018, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menangani 53 kasus hoaks dan 324 kasus hate speech atau ujaran kebencian. Sepenjang Januari 2019, Kemkominfo mencatat 70 hoaks.

Alhasil, kegaduhan pun terjadi, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Rakyat pun terbelah ke dalam dua kubu, antara pendukung Jokowi- Maruf dan Prabowo-Sandi. Ini sangat membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Ini juga kontradiktif dan kontraproduktif dengan tujuan demokrasi, yakni menciptakan kesejahteraan rakyat.

Menjelang pilpres yang tinggal menghitung hari, sudah saatnya para elite politik cooling down, setop gontok- gontokan, berhenti memproduksi statemen-statemen kontroversial, dan ciptakan kesejukan di tengah masyarakat. Jangan korbankan rakyat demi kepentingan kekuasaan!( 34)

Drs Sumaryoto Padmodiningrat MM, mantan anggota DPR RI


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar