TAJUK RENCANA

Menjamin Logistik Pemilu Terpenuhi

Pemilu Serentak 2019 memasuki tahap krusial, yakni pengiriman logistik ke berbagai wilayah, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Permasalahan muncul ketika surat suara yang seharusnya dikirim ke Tawau, Malaysia dan Manila, Filipina justru nyasar ke Hong Kong. Sekitar 15 boks di Tawau mestinya masuk surat suara DPR RI sebanyak 800 lembar dan di Manila 1.600 lembar, namun terkirim ke Hong Kong. Kesalahan itu diketahui saat pemeriksaan oleh Panitia Pengawas Luar Negeri (PPLN).

Kesalahan pengiriman logistik surat suara juga terjadi di dalam negeri. Karena masih dalam satu provinsi, proses penanganan relatif lebih mudah. Meski tak menyebut provinsi dan kabupaten mana, Komisi Pemilihan Umum mengakui adanya salah kirim surat suara di luar negeri dan di dalam negeri. Pengakuan kesalahan oleh penyelenggara pemiu tersebut dirasakan sangat penting. Bukan hanya persoalan pengakuan salah itu yang prinsip diperhatikan, melainkan segera dicarikan jalan keluar terbaik.

Mendekati pemungutan suara 17 April 2019, situasi apapun bisa memicu kegaduhan dan keributan di masyarakat. Masukan dari berbagai pihak, termasuk dari mantan komisioner KPU, pemerhati kepemiluan, dan masyarakat tidak dianggap sebagai kritik untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Namun masukan itu sebagai bagian dari upaya konstruktif untuk menciptakan pemilu yang berkualitas, mememuhi aspek kejujuran dan keadilan, serta menjamin hak konstitusional warga negara dalam politik.

Masyarakat memerlukan pengakuan KPU bahwa ada kenyataan yang keliru. Terlepas kesalahan itu itu di pihak percetakan surat suara ataupun ekspedisi barang, KPU perlu menyampaikan ke publik adanya kekeliruan di lapangan. Dengan demikian, kekeliruan tidak terus berlanjut, justru bisa dicarikan solusi agar surat suara benar-benar sesuai dengan alamat pengiriman. Selain itu, kekeliruan menjadi pelajaran agar tidak terulang di kemudian hari. Semakin dekat hari coblosan, suhu politik semakin panas.

Surat suara salah kirim bisa menjadi komoditas politik yang rentan memicu konflik di tengah masyarakat. Isu surat suara tersebut bisa saja ditarik ke ranah politik. Maka KPU perlu segera mencarikan solusi, surat suara salah kirim segera dicek ulang dan dikirim kembali yang sesuai dengan tujuan. Tak hanya surat suara yang rentan memicu persoalan, tetapi persoalan daftar pemilih tetap (DPT) perlu segera dirampungkan. Adanya warga negara asing (WNA) masuk DPT harusnya cepat dikoreksi.

Respons agresif dari penyelenggara pemilu atas kesalahan pengiriman surat suara dan DPT sangat diperlukan untuk menjamin pemilu berjalan sesuai tahapan. Pada 27 Maret ini diharapkan semua surat suara sudah selesai dicetak kemudian disalurkan ke seluruh daerah. Waktu semakin mepet, tinggal 27 hari lagi. Jangan sampai tahapan panjang Pemilu Serentak 2019 yang berjalan relatif lancar ternodai kejadian yang seharusnya tidak perlu. Penyelenggara pemilu perlu menjamin keterpenuhan logistik berjalan sesuai ketentuan.


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar