Idrus Marham Dituntut 5 Tahun Penjara

Didakwa Terima Suap Rp 2,25 Miliar

JAKARTA- Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Idrus Marham lima tahun penjara. Mantan Menteri Sosial ini juga didenda Rp 300 juta dan subsider empat bulan kurungan. Jaksa meyakini Idrus Marham bersalah menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

“Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Idrus Marham terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata jaksa KPK Lie Putra Setiawan saat membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (21/3). Idrus diyakini bersalah melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Uang itu, menurut jaksa, diterima Idrus untuk bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih membantu Kotjo mendapatkan proyek di PLN. Kotjo sebagai pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) ingin mendapatkan proyek di PLN.

Kotjo disebut menggandeng perusahaan asal Tiongkok, yaitu China Huadian Engineering Company Ltd (CHEC) sebagai investor. Namun Kotjo kesulitan berkomunikasi dengan pihak PLN sehingga meminta bantuan Setya Novanto sebagai kawan lamanya.

Dijerat KPK

Setnov mempertemukan Kotjo dengan Eni sebagai anggota DPR yang membidangi energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup. Eni membantu Kotjo tetapi dalam perjalanannya Setnov dijerat KPK sebagai tersangka kasus korupsi terkait proyek E-KTP. Eni yang sebelumnya melaporkan perkembangan proyek PLTU pada Setnov, beralih ke Idrus Merham selaku Plt Ketua Umum Partai Golkar.

Jaksa menyebut tujuan Eni melapor ke Idrus agar tetap diperhatikan Kotjo. “Maka terdakwa sebagai Plt Ketum saat itu, Eni menyampaikan kepada terdakwa akan menerima fee dari Kotjo 2,5% dari proyek akan diterima dari Kotjo.

Berdasar pengakuan Eni, terdakwa meminta Eni selaku Bendahara Munaslub Golkar, meminta uang ke Kotjo. Sebab, ada rencana terdakwa akan diusung untuk menggantikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar,” jelas jaksa. Setelah itu, Idrus mengarahkan Eni untuk meminta 2,5 juta dolar AS kepada Kotjo.

Uang itu digunakan keperluan Munaslub Golkar. Selain itu, Idrus berkeinginan untuk menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Novanto yang ditahan KPK. Idrus ingin menggantikan Novanto yang masih memiliki sisa jabatan 2 tahun. “Ada penerimaan Rp 2,25 miliar kepada terdakwa melalui Tahta Maharaya yang diakui Eni Maulani Saragih dari Johanes B Kotjo.

Maka penerimaan hadiah atau janji terpenuhi,” ungkap jaksa. Terkait hal memberatkan, Idrus disebut tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi. Hal yang meringankan, Idrus berlaku sopan, tidak menikmati hasil kejahatan, dan belum pernah dipidana. (D3-41)


Loading...
Komentar