Kasus Hukum Baiq Nuril

Antara PK, Grasi, dan Amnesti

Kasus hukum Baiq Nuril Maknun, terpidana kasus penyebaran rekaman percakapan mesum kepala sekolah berinisial M, terus menyita perhatian publik. Mantan guru honorer SMA7 Mataram itu terus berjuang mencari keadilan.

SELAIN mengajukan Peninjauan Kembali (PK), Baiq Nuril juga bertemu Presiden Joko Widodo, ketemu dengan DPR, dan berbagai lembaga negara lain.

Desakan pun muncul agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan grasi atau amnesti bagi Baiq Nuril, yang oleh Mahkamah Agung dihukum enam bulan penjara dan denda Rp500 juta. Namun pemberian baik grasi maupun amnesti ada syaratnya, tidak bisa serta merta diberikan.

Kuasa hukum Baiq Nuril, Joko Jumadi, masih akan tetap menunggu salinan putusan Mahkamah Agung (MA) untuk segera dipelajari dan diajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan yang menimpa kliennya. Joko juga tak ingin berandai-andai dengan grasi atau amnesti dari Presiden Joko Widodo. ” Sekali lagi kita menunggu PK dulu, kita tidak perlu berandai-andai dulu, kita masih fokus, dan kami sangat optimistis bahwa PK akan dikabulkan oleh MA, sehingga kami tidak berandai-andai dengan grasi, amnesti, dan sebagainya,” kata Joko di kompleks DPR, pekan lalu. ”Grasi kemungkinan sangat kecil,” lanjut Joko sembari menegaskan akan tetap mengajukan PK atas putusan itu.

Eksekusi Ditunda

Baiq Nuril, bersama Joko, juga sudah melaporkan terduga pelaku pelecehan seksual, mantan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram bernama Muslim, ke Polda Nusa Tenggara Barat. ”Kami melaporkan dengan pasal 294 KUHP, yaitu perbuatan cabul, relasi, antara atasan dan bawahan, sanksi pidananya minimal tujuh tahun. Itu sudah kita laporkan Senin (21/11) pekan lalu,” kata Joko. Pada minggu lalu, kata Joko, Polda NTB sudah memulai pemeriksaan saksi.

Selain itu, saksi ahli dari Komnas Perempuan juga akan dihadirkan ke Lombok. Karena memang Polda NTB sudah menyatakan bahwa target penetapan tersangka kalau bisa akan dilakukan minggu depan. Saat melaporkan ke Polda NTB, kata Joko, pihaknya juga membawa bukti berupa salinan putusan pengadilan negeri, mengingat dalam putusan tersebut terdapat fakta-fakta yang terkait dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh kepala sekolah.

Di situ ada pengakuan langsung dari kepala sekolah di bawah sumpah, bahwa memang dia melakukan perbuatan pelecehan seksual secara verbal kepada Baiq Nuril, sudah ada di dalam berkas perkara dan itu di bawah sumpah. termasuk di dalamnya ada transkrip pembicaraan yang juga sudah ada di dalam putusan PN. Sementara Kejaksaan Agung (Kejagung) menunda eksekusi penahanan Baiq Nuril. Kabar penangguhan itu diterima tim kuasa hukum Baiq Nuril melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Mukri. ‘’Jadi eksekusi hukuman pidana klien kami ditangguhkan sampai dengan adanya putusan Peninjauan Kembali (PK),’’ katanya.

Sementara itu, saat hadir dalam konferensi pers di Fakultas Hukum Universitas Mataram, Baiq Nuril menyatakan kemunculan kabar keputusan kejaksaan menunda eksekusi penahanannya ialah buah dukungan dari banyak pihak.

Karena itu dirinya menyampaikan rasa terimakasih pada Presiden yang sudah mendukung saya untuk mencari keadilan. Ia tidak bayangkan, tanpa dukungan semua pihak, pasti saya akan sulit mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Kuasa Hukum Nuril Hendro Purba mengaku pihaknya sudah mendatangi Kejaksaan Negeri Mataram untuk memastikan penundaan eksekusi penahanan terhadap Nuril. Ia akan meminta surat tertulis soal penundaan eksekusi itu. Hal itu agar ada kekuatan hukum yang dipegang Nuril. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju mendesak Presiden Joko Widodo bersedia memberikan amnesti untuk Baiq Nuril Maknun.

Menurut dia, terpidana perkara pelanggaran pasal 27 ayat 1 UU ITE itu lebih layak menerima amnesti, dan bukan grasi dari presiden. Anggara mengatakan PK itu seharusnya tidak diperlukan jika Jokowi segera memberikan amnesti untuk Nuril. Anggara pun mengungkapkan lima alasan yang membuat Nuril layak menerima amnesti dari presiden. Pertama, menurut Anggara, kasus yang menjerat Nuril tidak termasuk putusan pemidanaan yang bisa diberi grasi.

Pendapat Anggara didasari Pasal 2 ayat (2) UU tentang Grasi.Kasus Nuril tidak dapat diberi Grasi karena syarat grasi salah satunya hanya untuk kasus yang dijatuhi pidana lebih dari 2 tahun. Sedangkan Nuril dipidana dengan pidana 6 bulan penjara. Alasan kedua, tidak ada pembatasan pada kasus yang bisa diberi amnesti.

Meski dalam sejarah Indonesia amnesti selalu diberikan pada terpidana kasus politik, Anggara menyatakan tida ada satu pun ketentuan yang mengatur pembatasan amnesti untuk kasus tertentu. UUD 45 dan UU tentang Amnesti dan Abolisi juga tidak membatasinya. Ketiga, Anggara menjelaskan amnesti bisa diberikan tanpa harus ada permohonan dari terpidana. Dengan begitu, amnesti lebih layak diberikan kepada Nuril. Sebab, dia mencatat UU Grasi menyebut bahwa pemberian grasi, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. Artinya, pemohon grasi memahami bahwa ketika mengajukan grasi, dirinya mengaku bersalah dan kesalahan tidak serta merta hilang. Sedangkan dalam UU Amnesti dan Abolisi, tidak ada ketentuan yang mengharuskan permohonan dari terpidana, lebih tepatnya, inisiatif dapat datang dari presiden tanpa ada permohonan apa pun. Sedangkan alasan keempat ialah amnesti bisa menghilangkan akibat tindak pidana. Hal ini seperti tertulis di penjelasan UU Amnesti dan Abolisi.

Dengan ada amnesti maka Nuril tidak akan dipenjara dan membayar denda,. Alasan kelima, ialah pemberian amnesti tak berarti ada intervensi hukum dari presiden. Sebab, menurut Anggara, amnesti pada dasarnya bukan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian pada putusan hakim. Pasal 1 UU Amnesti dan Abolisi pun menyebut, presiden demi kepentingan negara dapat memberikan amnesti. Seluruh proses hukum terhadap Nuril sudah selesai, putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap.

Sehingga, apabila Presiden Jokowi memberikan amnesti, hal ini semata-mata sebagai bentuk dari kepentingan negara untuk melindungi korban kekerasan seksual. Hal senada dikemukakan pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. Bivitri, seperti dilansir BBCIndonesia, mengatakan pemberian grasi tidak sesuai dengan konteks kasus yang menjerat Baiq Nuril.

Menurut Bivitri, grasi mensyaratkan minimal hukuman terdakwa dua tahun, mendapat persetujuan dari DPR, dan diajukan oleh terpidana. Sementara Nuril hanya diancam penjara enam bulan. Bentuk pengampunan yang tepat diberikan kepada Nuril adalah amnesti karena tidak harus menunggu proses Peninjauan Kembali (PK) berjalan. ”Kalau grasi saya kira dalam kasus Baiq Nuril tidak tepat karena sanksinya beda dalam aturan dan harus ada permintaan dari Baiq. Sementara PK itu adalah upaya hukum luar biasa jika ada bukti baru,” jelas Bivitri. ”Kalau mau dimulai proses amnesti sangat baik, karena proses PK itu tidak mudah dan harus ada novum,” katanya.

Dia juga mengatakan, dengan memberikan amnesti kepada Baiq Nuril maka ini bisa menjadi pelajaran bagi peradilan, hakim, dan aparat penegak hukum dalam menangani persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan perempuan. Dalam catatannya, hakim ”kerap mengabaikan” Peraturan MA(Perma) nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman dalam Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Sementara itu, Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia DKI Jakarta Mieke Verawati menilai apa yang terjadi pada Nuril berdampak psikologis baik secara personal maupun bagi keluarganya.

Dia juga mengatakan kasus ini berdampak bagi korban pelecehan lain yang bakal takut melapor. ”Dampak secara personal itu sudah pasti ya karena korban semakin takut, ‘wah setelah Baiq Nuril nanti saya bisa dipermasalahkan nih’. Inilah pentingnya proses hukum yang seadil-adilnya.

Anak Baiq Nuril juga mengalami ketakutan dan trauma, tidak berani bicara, merasa tersisih dan adanya dampak sosial. Keluaga ibu Nuril juga mendapatkan tekanan,” ujar Mieke.(Budi Nugraha-23)


Berita Terkait
Komentar