SOLO, suaramerdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pengusaha mewaspadai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sebab penekanan mata uang asing terhadap rupiah ini diprediksi berlangsung hingga beberapa waktu ke depan.
"Perusahaan-perusahaan yang produksinya menggunakan raw material (bahan baku), tentu paling terdampak. Misalnya industri farmasi dan obat-obatan, atau makanan dan minuman," terang Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, di sela Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) Tengah Kadin Indonesia di Hotel Alila, Solo, Senin (30/4).
Awal pekan ini, nilai tukar rupiah hampir menyentuh Rp 14.000,-/dolar AS. Meski Rosan meyakini pemerintah berupaya menstabilkan nilai tukar, namun tekanan diprediksi berlangsung hingga beberapa waktu ke depan. "Apalagi kenaikan impor kita tahun ini 20 persen, lebih tinggi dibanding kenaikan ekspor yang berkisar sembilan persen," jelasnya.
Rosan mengakui, pelemahan nilai tukar rupiah ini tetap menguntungkan sebagian pelaku usaha. Misalnya pengusaha di sektor pertambangan batu bara, yang sebagian besar hasil produksinya digunakan memenuhi pasar luar negeri.
"Namun pelaku usaha mengharapkan pergerakan rupiah ini bisa lebih stabil. Sebab jika (kurs) naik turun terlalu lebar, susah bagi pelaku usaha untuk membuat perencanaan. Lagipula untuk kembali ke angka Rp 13.500, sepertinya akan sulit," katanya.
Suhu Politik
Sementara itu saat membuka Rapimwil, Ketua Umum Kadin Jateng, Kukrit SW, mengajak para pengusaha memberikan solusi atas tantangan ekonomi yang tengah dihadapi Indonesia. Apalagi ia menilai, penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah dibarengi peningkatan suhu politik menjelang Pemilu 2019.
Keduanya dianggap memengaruhi dunia investasi dan perdagangan. "Saat ini daya beli masyarakat sedang terpuruk. Tapi kami yakin, Kadin bisa menjadi solusi untuk berbagai permasalahan ekonomi bangsa ini," tandasnya.
Kukrit berharap, Rapimwil mampu menjadi sarana optimalisasi komunikasi antar pengusaha Indonesia dan terciptanya sinergi pemangku kepentingan di tiap daerah. Menurutnya, komunikasi efektif dan sinergis itu bermanfaat dalam pengembangan ekonomi di Indonesia.
"Jadi kita harus memikirkan solusi terbaik. Bukan hanya untuk ekonomi di Jakarta saja, melainkan juga ekonomi di tingkat kabupaten/kota," katanya.
Rapimwil yang diikuti ratusan perwakilan Kadin dari Jawa, Kalimantan dan Bali itu, merupakan tindak lanjut keputusan Rapimnas Kadin Indonesia di Batam akhir 2017. Kegiatan itu juga dijadikan ajang sosialisasi program dan aturan organisasi, selain wadah penggalian potensi dan masalah ekonomi di tiap daerah.
Pemprov Jateng meminta Kadin bisa membantu pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jateng, Arif Sambodo, hingga kini pelaku UMKM di Jateng masih sulit mengembangkan pangsa pasar dan mengakses modal.
"Keterbatasan informasi, kurangnya keterampilan dan kurangnya kemampuan memanfaatkan teknologi juga menjadi penyebab sulitnya UMKM di Jateng untuk berkembang," terang dia.
