• KANAL BERITA

Pemkab Demak Ajukan Raperda Peternakan dan Kesehatan Hewan

SERAHKAN RAPERDA : Bupati Demak Muhammad Natsir didampingi Wakil Bupati Joko Sutanto menyerahkan tiga raperda kepada Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, kemarin. (suaramerdeka.com/Hasan Hamid)
SERAHKAN RAPERDA : Bupati Demak Muhammad Natsir didampingi Wakil Bupati Joko Sutanto menyerahkan tiga raperda kepada Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, kemarin. (suaramerdeka.com/Hasan Hamid)

SEMAKIN berkembangnya peternakan di daerah ternyata memunculkan masalah baru terutama menyangkut pencemaran lingkungan. Menyikapi ini Pemkab Demak mengajukan Raperda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Usulan  Raperda tersebut disampaikan Bupati Demak Muhammad Natsir dalam Rapat Paripurna Ke-1 DPRD Demak di Gedung Paripurna DPRD, Senin (27/1).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet dan Wakil Ketua DPRD Zayinul Fata tersebut dihadiri Wakil Bupati Joko Sutanto, Forkopimda, para anggota dewan serta pimpinan OPD.

Selain raperda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, bupati juga mengajukan dua raperda lainnya, yakni raperda tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2015 tentang badan permusyawaratan daerah kemudian Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.

Bupati mengatakan raperda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan diusulkan sebagai upaya melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, termasuk dalam rangka menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Pihaknya memandang perlu mengembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang penyelenggaraan peternakan serta kesehatan hewan melalui kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut penuturannya, penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan ini mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari risiko yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan maupun lingkungan.

Untuk mendukung hal itu, Pemkab Demak berkewajiban meningkatkan penguatan tugas fungsi dan wewenang otoritas veteriner sebagai kelembagaan di daerah yang berwenang mengambil keputusan yang bersifat teknis pada kesehatan hewan.

"Otoritas veteriner bertugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dengan mengacu pada sistem kesehatan hewan nasional yang ditetapkan presiden," terang bupati.

Disampaikan bupati, di daerahnya memiliki potensi yang menjanjikan di bidang peternakan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peternakan yang telah banyak berkembang antara lain peternakan ayam broiler, ayam petelur, ayam joper, ayam pejantan, ayam kampung juga peternakan kambing, domba, sapi dan kerbau.

Namun demikian belakangan muncul permasalahan yang kemudian jadi keluhan masyarakat utamanya mengenai penanganan bau pencemaran dan dampak lainnya yang disebabkan oleh peternakan.

Adapun terkait dua raperda lainnya, Bupati Muhammad Natsir menyampaikan latar belakangn pengusulan yakni untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Seperta raperda terkait badan permusyawaratan daerah yang kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Di mana terdapat beberapa ketentuan dan materi muatan yang belum terakomodasi dalam Perda sebelumnya.

"Oleh karena itu guna menciptakan kepastian hukum dan harmonisasi dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain maka Perda nomor 4 tahun 2015 tentang badan permusyawaratan perlu dilakukan perubahan," katanya.

Demikian pula raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Demak nomor 8 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa juga diperlukan perubahan agar disesuaikan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.


(Hasan Hamid/CN19/SM Network)