• KANAL BERITA

Mantan Koruptor Masih Boleh Mencalonkan Diri Pada Pilkada 2020

Kordiv Hukum dan Data Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers "Persiapan Pilwakot semarang 2020" di Bale Diva Cafe and Resto Jl Veteran No 22, Bendungan, Jumat (29/11).
Kordiv Hukum dan Data Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers "Persiapan Pilwakot semarang 2020" di Bale Diva Cafe and Resto Jl Veteran No 22, Bendungan, Jumat (29/11).

SEMARANG, suaramerdeka.com - Mantan pelaku tindak pidana korupsi saat masih diperbolehkan maju mencalonkan diri pada Pilkada 2020. Hal itu dikarenakan, tidak ada larangan bagi mantan koruptor di dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang saat ini masih dalam proses uji publik oleh KPU.

PKPU tersebut terkait dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Namun demikian, Bawaslu Kota Semarang berharap ada peraturan larangan mantan narapidana korupsi turut Pilkada 2020.

Kordiv Hukum dan Data Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman mengatakan, PKPU yang sedang diuji hanya melarang kejahatan seksual dan illegal logging, koruptor belum diatur.

"Jika saat pencalonan atau pendaftaran nanti tidak termuat larangan tersebut, maka eks narapidana koruptor masih diperbolehkan. Kami berharap larangan itu dicantumkan," harap Arief saat jumpa pers Bawaslu Kota Semarang di Balai Diva, Jumat (29/11).

Lebih lanjut dia mengungkapkan, mereka berharap kebijakan itu juga dicantumkan di dalam Undang-Undang. Pasalnya, jika hanya tercantum di PKPU, maka akan menimbulkan potensi sengketa lantaran dasar hukum yang tidak kuat.

Arief menyebut, pelarangan mantan koruptor masih didiskusikan di tingkat pusat. Upaya pencantuman itu, kata dia, harus dilakukan agar demokrasi di Indonesia, khususnya di Kota Semarang tidak dikotori.

"Di Kudus pernah terjadi, seorang kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2018. Kemudian, pada 2019 yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT)," ungkapnya.

Sanksi Pidana

Adapun, Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Semarang, Naya Amin Zaini menjelaskan, pada pelaksanaan Pilkada 2020 praktik politik uang akan diminimalisir. Tahun lalu, pemberi uang harus dikualifikasikan terlebih dahulu, apakah merupakan tim sukses atau peserta pemilu.

Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pilkada, penerima juga bisa terkena sanksi pidana. Tidak tanggung-tanggung, pemberi beserta penerima uang sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih, maka orang itu dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

 

"Dalam Pileg dan Pilpres kemarin belum diatur. Tapi, untuk Pilkada ini, sudah jelas aturannya. Sanksi untuk penerima politik uang ada di Pasal 187 a, Ayat (2)," paparnya.


(Mohammad Khabib Zamzami/CN34/SM Network)