Kontroversi Sinetron "Suara Hati Istri", KPID Jateng: Kami Bertugas Menjaga Hak Publik

- Jumat, 4 Juni 2021 | 09:50 WIB
KPID Jateng saat evaluasi dengar pendapat. (suaramerdeka.com/Hanung Soekendro) (Hanung Soekendro)
KPID Jateng saat evaluasi dengar pendapat. (suaramerdeka.com/Hanung Soekendro) (Hanung Soekendro)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah meminta agar televisi tidak hanya memikirkan rating semata dan mengabaikan hak publik saat menayangkan sinetron.

Publik berhak mendapatkan siaran yang yang bermutu dan mendidik, karena industri penyiaran itu menggunakan frekuensi milik publik.

Hal tersebut dilontarkan, sebagai buntut atas kontroversi sinetron "Suara Hati Istri" yang ditayangkan stasiun televisi Indosiar, yang menjadikan aktris di bawah umur sebagai pemeran istri ketiga dari laki-laki berusia 39 tahun.

Baca Juga: Nagita Slavina Jadi Duta PON XX Papua, Dian Sastro: Tidak Masalah

"Televisi jangan hanya tergantung rating, jangan kasih tayangan seperti itu,"  Kata Yogyo Susaptoyono,  Komisioner KPID Jawa Tengah, Jumat, 4 Juni 2021.

Yogyo menjelaskan lembaga penyiaran harus tunduk terhadap Undang-undang Penyiaran, serta undang-undang lainnya, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak.

Selain mengabaikan hak publik, ia menilai sinetron Suara Hati Istri tidak mendidik karena telah mempertontonkan dan mempromosikan pernikahan anak di bawah umur.

Baca Juga: Lola Amaria: Film Asing Menjadi Tuan Rumah di Indonesia

Sehingga wajar apabila mendapat protes dari beberapa pihak utamanya aktivis perempuan.

Ke depan, diharapkan lagi tidak ada tontonan yang tidak layak ditonton yang justru berefek negatif bagi penonton.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X