JAKARTA, suaramerdeka.com - Badan Urusan Logistik (Bulog) meminta perpanjangan perizinan impor beras sebanyak 440 ribu ton. Perpanjangan izin impor itu diminta karena negara pengekspor; yaitu India dan Pakistan tengah menghadapi cuaca buruk sehingga mengganggu pengapalan beras. Permintaan impor ini ditandatangani Budi Waseso tertanggal 18 Juli 2018, dengan nomor B 932/II/DU000/07/2018.
Hal tersebut juga dibenarkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan. Surat itu ditujukan ke Menteri Perdagangan dengan tebusan ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri.
"Jadi Bulog menyampaikan ada kendala di tempat ekspornya, sehingga memang Bulog yang mengajukan perpanjangan," kata Oke di kantornya, Jakarta Pusat.
Sebelumnya, dalam berbagai pemberitaan, Dirut Bulog Budi Waseso kerap mengungkapkan tidak perlu mengimpor beras. Mantan pucuk pimpinan Badan Narkotika Nasional (BNN) ini memastikan tidak akan ada impor beras hingga akhir 2018. Ia mengaku stok beras di Bulog saat ini masih lebih dari cukup untuk konsumsi dalam negeri.
Di sisi lain, Bulog di bawah kepemimpinan Buwas telah dua kali meminta perpanjangan impor beras. Surat perpanjangan itu diajukan pada 13 Juli 2018 dan 23 Agustus 2019.
Terhadap permintaan impor beras ini, Oke mengatakan, saat ini terdapat kendala untuk menyusun kembali shipping document sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Atas dasar itu, lanjut Oke, Kemendag memberikan izin kepada Bulog.
Menko Perekonomian Darmin Nasution, terhadap polemik impor ini juga menerangkan, di kesempatan berbeda, bahwa impor beras dilakukan antara lain untuk menekan harga beras yang terus meningkat. Selain itu juga serapan gabah dalam negeri yang kurang maksimal.
Menurut Darmin, hal itu disebabkan beberapa hal dari mulai kondisi cuaca hingga produksi petani yang kurang. Bahkan dihadapan DPR RI, Darmin menyatakan jika tidak impor beras, maka stok dalam negeri akan kurang.
Sementara, Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta Dirut Bulog Budi Waseso untuk membersihkan lembaganya dari mafia beras.
"Pak Buwas segera melakukan evaluasi dan pemecatan Direktur Pengadaan, karena dia sudah menolak impor, dan berjanji mengambil punya petani, makanya pecat saja Direktur Pengadaan ini," kata Uchok.
Selain itu lanjut Uchok, Buwas perlu mengungkap mafia pangan dari sektor swasta. Pasalnya, pihak swasta kerap melakukan intervensi pemerintah bahwa stok beras tak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat.
"Pihak swastanya diungkap saja. Bulog itu bukan ladang mafia beras. Mau dia PNS atau apapun itu pecat saja. Kalau dia swasta ungkap ke publik," tukasnya.
