Pendapatan Petani Melalui Subsidi Pupuk Perlu Penguatan

- Rabu, 18 Agustus 2021 | 16:24 WIB
Dialog bersama Parlemen: Prime Topic dengan tema Strategi Penanganan Pupuk Langka dan Kesejahteraan Petani di Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Semarang, Rabu, 18 Agustus 2021.  (suaramerdeka.com/dok)
Dialog bersama Parlemen: Prime Topic dengan tema Strategi Penanganan Pupuk Langka dan Kesejahteraan Petani di Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Semarang, Rabu, 18 Agustus 2021. (suaramerdeka.com/dok)


SEMARANG, suaramerdeka.com - Tujuan subsidi pupuk adalah menghindari gejolak harga pupuk dan salah satu dukungan pemerintah untuk meringankan beban petani, sehingga pendapat petani akan menguat.

Namun gejolak pupuk subsidi antara data dari pemerintah dan yang terjadi di lapangan berbeda sehingga belum terserap rata ke petani.

Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto menilai selama ini pendapatan petani belum membaik, sejak zaman penjajahan Cultuurstelsel hingga masa kemerdekaan.

“Coba bandingkan dengan pendapatan buruh dalam UMR yang setiap tahun naik, pendapatan petani cenderung tetap. Permasalah subsidi juga ruwet setiap tahunnya. Data pemerintah mengatakan subsidi cukup tapi di lapangan berbeda dan masih banyak kekurangan karena banyak orang yang bermain.

Baca Juga: Aktivitas Warga Dilonggarkan, Ini 3 Strategi Singapura Kendalikan Covid-19

Saya usul yang disubsidi bukan pupuknya tapi gabahnya dibeli oleh Bulog dengan HPP pemerintah,” katanya dalam ‘Dialog bersama Parlemen: Prime Topic’ dengan tema ‘Strategi Penanganan Pupuk Langka dan Kesejahteraan Petani’ di Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Semarang, Rabu, 18 Agustus 2021.

Sementara, Kasi Pupuk dan Pembiayaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng Asil Tri Yuniati mengatakan menurut aturan, petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi adalah petani yang bergabung di kelompok tani dan menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) pada tahun sebelumnya.

Dan, penyusunan RDKK itu sudah menggunakan sistem elektronik yang dipandu para penyuluh pertanian.

“Upaya pengalihan subsidi pupuk sudah pernah ditanyakan ke Pemerintah Pusat. Ada 2 alasan yang dipertimbangkan, pertama karena banyaknya petani secara nasional sejumlah 16,6 juta petani dan yang kedua karena selisih pupuk subsidi dan non subsidi sangat jauh,” jelasnya.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BSN Bikin Etalase Digital Produk UKM Ber-SNI

Jumat, 3 Desember 2021 | 20:25 WIB

Program BI Religi Bantu Percepatan Vaksinasi Covid-19

Jumat, 3 Desember 2021 | 08:12 WIB
X