Pemerintah Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI

RRI
- Jumat, 16 November 2018 | 19:00 WIB
Foto: RRI
Foto: RRI

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI, mengikuti peningkatan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, kebijakan-kebijakan yang terangkum dalam paket XVI ini sebagai bentuk untuk mendorong masuknya modal asing yang lebih besar, termasuk melalui Investasi Langsung.

Di tengah ketidak pastian kondisi perekonomian global yang diprediksi masih akan terjadi di tahun 2019 mendatang, ditambah dengan perang dagang yang masih akan terjadi antar negara-negara asing, Indonesia perlu terus bersiap diri untuk menghadapi situasi tersebut.

Relaksasi kebijakan pun dilaksanakan oleh pemerintah guna menjaga ketahanan ekonomi nasional, salah satunya yaitu dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi ke XVI. Setidaknya ada tiga kebijakan yang diterapkan yaitu memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday), kemudian relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan untuk hasil Sumber Daya Alam (SDA).

Darmin Nasution menjelaskan, kebijakan-kebijakan yang terangkum dalam paket ke enam belas ini sebagai bentuk untuk mendorong masuknya modal asing yang lebih besar, termasuk melalui Investasi Langsung.

"Kalau investasi masuk ini jangkanya lebih ke menengah, tidak bulan depan. Tapi dengan ini, semua akan menigkatkan kepercayaan investor pemilik dana sehingga capital inflow akan berlanjut, apalagi market sudah yakin bahwa Rupiah itu terlalu murah. Itu dia inti kebijakan ini supaya tidak terlalu lama," ujarnya di Kantor Presiden pada Jumat (16/11).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, untuk Devisa Hasil Ekspor, Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan juga instansi lain, dimana akan diberikan insentif untuk perusahaan-perusahaan yang mengekspor hasil sumber daya alam, berupa pemberian tarif final PPH atas deposito.

"Devisa hasil ekspor, kami nanti akan bersama Bank Indonesia terutama dari sisi sektor disebutkan adalah akan masuk dalam Sistem Keuangan Indonesia dan enforcementnya kerja sama dengan Dirjen Bea Cukai, Bank Indonesia, dan pajak mereka dapatkan insentif pajak final deposito dalam bentuk Rupiah atau valas, dan dapat PPH final lebih rendah. Dirjen pajak kerja sama dengan BI dan bea cukai. Dalam DHE ini sanksi administrasi, salah satu bentuknya yaitu tidak dapat melakukan ekspor," ungkap Sri Mulyani. 

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga menjelaskan, bahwa kebijakan Devisa Hasil Ekspor diterapkan sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 1999 di mana akan ada sejumlah kemudahan yang diraih oleh para pengusaha yang meraih penghasilan dari hasil ekspor, dengan tidak mengurangi keperluan perusahaan untuk memenuhi kewajiban valasnya.

"Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) perlu ditegaskan kebijakan ditempuh ini sesuai dengan UU No 24/99, di mana akan ada kemudahan menukarkan dalam Rupiah dan pemberian insentif. Kemudahannya kami akan terbitkan Peraturan Bank Indonesia di mana akan ada REKENING simpanan khusus (RSK). RSK bisa rekening sendiri atau virtual account. Akan mudah mematchingkan ekspornya dengan masuknya DHE ke Sistem Keuangan Indonesia dan kemudian sesuai dengan insentif pajaknya." Ujar Perry. 

Seharusnya pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi ke XVI ini dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan momentum peningkatan kepercayaan investor asing, dengan tujuan semakin mendorong masuknya modal asing dalam jumlah lebih besar dan jangka tempo lebih lama, termasuk melalui Investasi Langsung. Peningkatan Investasi Langsung diharapkan akan mampu menutupi kenaikan defisit Transaksi Berjalan (Current Account Defisit). 

 

Editor: Adib Auliawan

Tags

Terkini

X