Kinerja Impresif APBN Mampu Dorong PEN, Pengamat: Pemerintah Perlu Belanja Efisien dan Tepat Sasaran

JAKARTA, suaramerdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, kinerja impresif APBN sebagai shock absorber, mampu mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kinerja impresif APBN 2022 terlihat dalam defisit pada angka 2,38 persen dari target sebesar 4,5 persen serta pendapatan negara sebesar 115,9 persen dari target atau tumbuh 30,6 persen.

Kemudian untuk tahun 2023, Menko Airlangga mengingatkan APBN masih sebagai shock absorber untuk menjaga momentum pemulihan.

Baca Juga: Untuk Apa Susah Payah Membeli Pakan Ayam Kampung di Luar? Produksi Sendiri Saja, Pasti Untung

Salah satunya, dia meminta para kepala daerah dapat mengoptimalisasi belanja pusat dan daerah untuk peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) yang menjadi faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

"Dan di tahun 2023 walaupun sepertiga ekonomi dunia mengalami persoalan atau krisis, Indonesia dikatakan masih cukup optimis dengan pertumbuhan, diharapkan bisa di kisaran 4,7-5,3 persen," sebut Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.

Pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mendorong pemerintah untuk memiliki belanja yang efisien dan tepat sasaran.

Baca Juga: Pasti Gratis! STB dari Kominfo untuk Masyarakat Tak Mampu, Sekarang Juga Buruan Pesan

“Seringkali program antar kementerian tumpang tindih, Program pusat daerah juga double double. Oleh karena itu anggaran belanja selain tidak efisien juga tidak tepat sasaran,” kata Esther saat berbincang hari ini.

Selain itu, ada kendala dari pencairan dana pusat ke daerah.

Hal ini karena pencairan APBN selalu terlambat karena birokrasinya relatif kompleks.

"Jadi jika pemerintah mendorong belanja fiskal yang sehat sejak awal, maka kendala tersebut harus dapat diatasi," ujar Esther.

Baca Juga: Abaikan STB! Sebab Masih Ada Masyarakat yang Bisa Menonton Siaran TV Digital Lewat TV Tabung Tanpa STB

Dia menyarankan pemerintah memberikan target yang terukur.

Seperti Key Performence Indeks (KPI).