JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah tetap membuat kebijakan yang berhati-hati dan terukur menyikapi situasi perekonomian nasional yang tengah bergejolak karena melemahnya nilai kurs rupiah atas dolar Amerika Serikat.
Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentu tidak akan membuat masyarakat dan pasar resah. Sebab, Indonesia tetap membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.
Demikian rangkuman dari narasumber yang hadir dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "Bersatu untuk Rupiah" di Ruang Serba Guna, Kemenkominfo, Jakarta, kemarin.
Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia Doddy Zulverdi, Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Kemenkeu Robert Leonard Marbun, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, dan Juru Bicara Ojk Sekar Putih Djarot.
"Di tengah ketidakpastian ini tentu kita tidak mengeluarkan kebijakan yang membuat investor khawatir," ungkap Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah membuat kebijakan mengurangi tekanan Defisit Transaksi Berjalan dengan mendorong aliran modal masuk (capital inflow), salah satunya melalui Bank Indonesia dengan memberikan fasilitas swap atau lindung nilai bagi para pelaku usaha baik eksportir maupun importir terkait kebutuhan mereka akan dolar AS. Selain itu, BI tengah menyiapkan mekanisme untuk mendorong konversi DHE (Dana Hasil Ekspor).
"Di luar itu tentu bagaimana menggerakan volume ekspor kita ke pasar-pasar baru," jelas Iskandar.
Sementara itu Staf Ahli Menkeu Robert Leonard Marbun menambahkan, meski ada sejumlah kebijakan secara jangka pendek dan menengah untuk mengendalikan melemahkan nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan masih positif.
"Jika dilihat dari inflasi rata-rata tahun depan masih di kisaran 3,5%, konsumsi rumah tangga sekitar 4,1," jelasnya.
