Menko Airlangga: Informasi Geospasial Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sosial

- Jumat, 6 Agustus 2021 | 11:12 WIB
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. (suaramerdeka.com / dok)
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Informasi geospasial merupakan informasi aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Badan Informasi Geospasial sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas informasi geospasial, dengan mandat Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat berperan yang lebih strategis dalam menyediakan informasi geospasial dasar yang lengkap, berkualitas dan mudah untuk diakses.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dalam rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta.

Baca Juga: Latihan Bersama TNI AD dan US Army Tak Cederai Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif

“Kebijakan Satu Peta merupakan program prioritas sebagai manifestasi Nawa Cita yang bertujuan untuk menciptakan satu peta yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel dengan skala yang sama dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin, konsesi, hak atas tanah, dan kebijakan nasional yang berbasis spasial,” katanya dalam Rakornas Informasi Geospasial 2021 dengan tema “Sinergitas Penyelenggaraan Informasi Geospasial Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi, Reformasi Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan”, Kamis, 5 Agustus 2021.

Menurutnya melalui Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021, pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dilanjutkan dengan memperluas jumlah target Informasi Geospasial Tematik sebanyak 158 Peta Tematik di bidang Perekonomian dan Keuangan, Kebencanaan, serta Kemaritiman.

Baca Juga: Kebijakan Penanganan Covid-19, Menkominfo: Pemerintah Libatkan Ahli dari Organisasi Dunia

“Pembangunan infrastruktur prioritas membutuhkan dukungan produk rencana tata ruang yang terintegrasi mencakup ruang darat, laut, udara, termasuk ruang dalam bumi membuat rencana tata ruang lebih mudah diakses dan dijadikan acuan. Oleh karenanya, Kebijakan Satu Peta menjadi krusial,” tuturnya.

Saat ini, produk Kebijakan Satu Peta telah dimanfaatkan untuk mendukung implementasi berbagai program atau kebijakan nasional berbasis spasial yang meliputi Online Single Submission (OSS)

Kemudian, Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dalam rangka Reforma Agraria, optimalisasi konektivitas infrastruktur dan pemerataan ekonomi.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Dinkop Nyatakan Koperasi Tekad UPGRIS Kategori Sehat!

Jumat, 3 Februari 2023 | 16:19 WIB
X