Larangan Over Dimensi, Over Load Harus Dimulai dari BUMN

- Kamis, 26 Juli 2018 | 15:36 WIB
Foto: suaramerdeka.com/ dok
Foto: suaramerdeka.com/ dok

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah dalam waktu dekat akan mulai melakukan penindakan terhadap angkutan barang Over Dimension & Over Load (ODOL). Namun, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Jateng menilai penerintah belum serius dan siap mengimplementasikan kebijakan itu.

"Mestinya jauh-jauh hari sebelum deadline tanggal penindakan 1 Agustus nanti, pemerintah sudah mulai memberikan contoh dengan mencoba melakukannya antar departemen di lingkup BUMN dulu," kata Ketua Bidang Angkutan Distribusi & Logistik DPD Aptrindo Jateng Dedy Untoro Harli.

Dia mencontohkan ketidaksiapan pemerintah misalnya dalam hal melakukan koordinasi antara Menteri Perhubungan dengan Menteri BUMN untuk mempraktekkan pembatasan dimensi dan tonase terhadap truk-truk yang memuat barang-barang milik BUMN seperti baja, semen, beton, tiang pancang, konstruksi, pupuk, beras, dan lain-lain. "Berikan contoh dalam lingkup pemerintahan dulu kan lebih gampang daripada yang melibatkan swasta," cetusnya.

Dedy menyatakan ancaman pemerintah terhadap truk-truk yang over dimension dan over load sudah dilakukan sejak tahun 2015, namun penindakannya tidak pernah dilakukan secara rigid dan konsisten.

"Kadang ada penindakan, kadang tidak ada lagi. Hal ini menciptakan iklim ketidakpastian dalam usaha angkutan truk. Kami sebagai Asosiasi yang merupakan partner bagi pemerintah sudah berulang kali dalam puluhan Focus Group Discussion ( FGD ) berusaha untuk memberitahu segala macam dampak dan konsekuensi yang akan timbul, jika penindakan terhadap ODOL diberlakukan," tambahnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut makin memberi dampak signifikan di tengah kondisi Rupiah yang masih terdepresiasi. "Tidak usah melakukan penindakan terhadap ODOL saja, saat ini seluruh harga barang kebutuhan sedang merangkak naik, apalagi jika penindakan terhadap ODOL diberlakukan, dimana Pengusaha Truk pasti akan melakukan penyesuaian tarif," paparnya.

Belum lagi Kementerian Perindustrian harus mengubah beberapa ukuran standar SNI untuk beberapa jenis barang dengan dimensi tertentu agar tetap bisa dimuat di dalam bak truk yang sesuai dengan dimensi yang diinginkan oleh pemerintah.

"Terus terang kami meragukan pemerintah bisa melakukan semua itu dalam waktu seketika. Namun jika pemerintah tetap ngotot ingin melakukannya, ya APTRINDO tinggal mengikuti dan menghitung saja, semua kan ada kalkulasinya. Adanya Asosiasi kan bukan untuk menjadi musuh pemerintah, tapi sebagai jembatan antara pemerintah dengan pengusaha truk," tegas Dedy.

Namun, dia menyatakan pihaknya siap mendukung program pemerintah, asal jangan dilakukan setengah-setengah.

Halaman:

Editor: Linda

Tags

Terkini

Dinkop Nyatakan Koperasi Tekad UPGRIS Kategori Sehat!

Jumat, 3 Februari 2023 | 16:19 WIB
X