BALI, suaramerdeka.com- United Nations Global Compact (UN Global Compact) mendorong pebisnis Indonesia dan pemerintah untuk lebih transparan.
Dorongan UN Global Compact ini diharapkan bisa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta integritas dalam operasional bisnis.
Hal ini seiring tantangan global mulai dari inflasi dunia, ketimpangan pendapatan, perang dan krisis iklim terus mengikis kemajuan yang sudah terjadi selama dekade terakhir untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Asisten Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan CEO UN Global Compact, Sanda Ojiambo mengajak mengajak para pebisnis mengintegrasikan
sepuluh prinsip UN Global Compact.
Prinsip ini melawan korupsi dan bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ke-16, yaitu Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang kuat dalam
keseluruhan operasional bisnis mereka.
Baca Juga: Yang Suruh Beli STB Siapa? Cek Yuk, Nggak Harus Beli Buat Nonton Siaran TV Digital
Menurutnya, selama dua tahun berturut-turut, dunia tidak lagi mencapai kemajuan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Kepemimpinan pada sektor swasta sangat penting untuk mencapai Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030.
"Tantangan global tidak bisa dihadapi sendirian, sektor bisnis dan pemerintahan harus bekerja sama. Para pebisnis harus memastikan operasi bisnis telah dijalankan secara transparan dan akuntabel, sehingga mereka bisa meningkatkan transformasi yang dibutuhkan dunia," kata Ojiambo.
Artikel Terkait
B20 Summit, Ternyata Ini Solusi Kemacetan Versi Elon Musk
Hadir di Forum B20, Ini yang Dibahas Elon Musk dan soal Tampilannya yang Dikomentari Netizen
Yuk Cari Tau, Sejarah dan Peran Nyata G20 yang Saat Ini Digelar di Bali
Presidensi G20, Indonesia Didesak Jangan Tunda Transisi Energi Bersih