Kerja Sama Multilateral Gagal? Indonesia Diminta Perkuat Kerja Sama Bilateral Antar Negara

- Senin, 14 November 2022 | 21:27 WIB
- Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira  (foto: kppod.org)
- Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira (foto: kppod.org)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Upaya Indonesia untuk menjadi tuan rumah, juru damai dalam Presidensi G20 bisa jadi berujung tanpa ada kesepakatan bersama.

Dengan begitu bisa dipastikan konflik geopolitik akan terus berlangsung, kian memperdalam persoalan ekonomi dunia.

“Tanpa adanya Komunike dalam leaders summit G20 maka yang harus dilakukan adalah Indonesia, waspada karena perang mungkin akan terus berlanjut, dengan Putin tidak hadir, itu meniadakan adanya kerja sama multilateral untuk menyelesaikan masalah perang dan krisis secara global,” sebut Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira.

Dengan begitu harga komoditas dunia masih akan tinggi, yaitu energi dan pangan.

Baca Juga: Jangan Bohong, hanya Demi Mendapat Set Top Box Gratis, Harga STB Cukup Murah Kok

Jika kerja sama multilateral tidak bisa menemukan kata sepakat, maka pemerintah diminta untuk memperkuat kerja sama bilateral antar negara.

“Misalnya, Indonesia punya kepentingan gandum dengan India dan Ukraina, ya berhadapan langsung dengan pemimpin negara itu, atau dengan yang berkepentingan. “ jelas Bhima.

Lalu Bhima mengatakan, komitmen investasi yang sempat tercetus dalam pertemuan G20, harus dikejar realisasinya, sehingga menjadi penahan atas tekanan eksternal.

Kemudian tiga pokok besar yang diusung dalam presidensi G20, dua di antaranya memiliki peluang besar untuk diperdalam.

Baca Juga: Hati-hati bagi Masyarakat Mampu, Jangan Tergiur dengan Set Top Box Jauh Lebih Murah Kualitas Abal abal

Yaitu, digitalisasi dan transisi energi.

“Jadi Indonesia harus menyiapkan kerangka teknisnya untuk mempercepat inklusivitas digital dan transisi energi. Kelihatan kedepan transisi energi salah satu motor pertumbuhan ekonomi ini yang harus bisa dimanfaatkan,“ tandas Bhima.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kemitraan sektor publik dan swasta (public-private partnership/PPP) yang didukung dengan pemanfaatan berbagai inovasi akan menjadi fondasi dalam memperkuat arsitektur ekonomi pasca pandemi.

Upaya tersebut juga diharapkan mampu menyediakan solusi bagi berbagai isu strategis mulai dari ketahanan pangan hingga transisi energi yang terjangkau dan adil.

Pemerintah harus menunjukkan kepemimpinan dalam menanggapi tantangan di masa depan melalui kemitraan publik-swasta yang lebih kuat untuk menjadi aksi konkret dari kebijakan,” ujar Ketum Golkar itu dalam acara Business20 (B20) Summit yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Senin, 14 November 2022.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X