Atasi Inflasi, Mendagri Minta Pemda Optimalkan BTT dan Bansos

JAKARTA, suaramerdeka.com - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mengoptimalkan Belanja Tak Terduga (BTT) dan Bantuan Sosial (Bansos) untuk mengendalikan inflasi.

Hal itu disampaikan Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian inflasi di Daerah yang digelar melalui video conference di Ruang Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin 31 Oktober 2022.

Di sisa dua bulan tahun anggaran, Tito Karnavian meminta Pemda untuk mengoptimalkan anggaran BTT dan Bansos untuk segera direalisasikan.

Baca Juga: Jadwal Liga Champions 2 November 2022: Ada Liverpool Vs Napoli dan Bayern Muenchen Vs Inter Milan

Upaya itu juga dilakukan untuk mengendalikan perekonomian agar tetap stabil di tengah ketidakpastian global.

"Untuk Belanja Tak Terduga yang sudah ada arahan dari Bapak Presiden, dan sudah ada edaran dari kami untuk dapat membelanjakan untuk intervensi dalam rangka inflasi, dari 12T lebih sekarang baru terpakai 2T lebih."

"Berarti masih ada lebih kurang 10T lebih, (waktu) tinggal 2 bulan. BTT ini digunakan untuk hal-hal yang tak terduga, misalnya bencana, tapi juga sebagian bisa dialokasikan untuk penanganan inflasi," ujar Tito Karnavian.

Baca Juga: Dalam Persidangan, Bharada E dan ART Ferdy Sambo Kompak Memakai Baju yang Sama

Tito Karnavian melanjutkan sejumlah Pemda diketahui telah merealisasikan BTT-nya dengan cukup baik.

Daerah tersebut adalah Provinsi Papua Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Untuk daerah provinsi yang realisasi BTT-nya masih di bawah dua persen per 28 Oktober 2022 adalah Sumatera Utara, Kalimantan Barat.

Kemudian, Kalimantan Timur, Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

Baca Juga: Belum Dapat Set Top Box Gratis? Bisa Hubungi Nomor dan WhatsApp Ini

Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan perhatian terhadap realisasi BTT yang dinilai masih rendah di daerah Kabupaten Sukoharjo, Bengkulu Selatan, Indragiri Hulu, Kota Palembang, Palopo, Kupang, dan daerah lainnya yang memiliki nilai realisasi rendah.

"BTT-nya yang masih nol atau di bawah dua persen, (tolong) digunakan BTT-nya," tambah Tito Karnavian, dikutip dari laman resmi Kemendagri.