JAKARTA, suaramerdeka.com - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, mengamati dinamika ekonomi, pemerintah perlu mengkaji ulang asumsi nilai tukar APBN 2023, yang semula berada di Rp 14.800.
“Asumsi nilai tukar dalam APBN 2023 perlu dilakukan revisi karena terjadi perubahan dinamika ekonomi. Moderasi harga komoditas berpengaruh terhadap pertahanan stabilitas rupiah,“ ujar Bhima saat berbincang hari ini.
Dia menambahkan, Pada semester I 2022, nilai tukar rupiah masih bisa terjaga dengan bantuan bonanza komoditas. Begitu terjadi pembalikan arah maka tekanan kurs bisa terjadi.
Baca Juga: Tanggapi Tuduhan Ijazah Palsu, Presiden Jokowi Upload Foto Lawas Saat Diwisuda di UGM
“Berikutnya penyesuaian kurs rupiah mendesak dilakukan karena postur belanja akan alami peningkatan terutama belanja subsidi energi,” ungkap Bhima.
Seperti diketahui, pemerintah dan Badan Anggaran atau Banggar DPR RI juga menyepakati anggaran subsidi energi di 2023 sebesar Rp 211,9 Triliun.
Asumsi dasar Makro 2023 menyebutkan, target pertumbuhan ekonomi di 5,3 persen, inflasi YoY 3,6 persen, nilai tukar Rp 14.800 per dolllar Amerika Serikat.
“Dikhawatirkan realisasi subsidi energi yang lebih tinggi dari rencana membuat tekanan pada penyesuaian harga BBM kembali terjadi tahun depan,” sebut Bhima.
Harga BBM sendiri telah mengalami penyesuaian bulan September lalu. Kenaikan Harga BBM ini menyumbang inflasi dan bisa menekan pemulihan ekonomi.
“Inflasi energi yang terlalu tinggi bisa menekan pemulihan ekonomi,” tandas Bhima.
Di tengah penguatan dollar terhadap rupiah, Bhima menjelaskan pemerintah bisa melakukan ‘extra effort’.
Yaitu untuk mendorong Devisa hasil ekspor lebih banyak di konversi ke kurs rupiah terutama devisa pertambangan dan hasil perkebunan.
Baca Juga: Kiki Amalia Dilamar Penggemarnya: Konon Aa Pernah Mengatakan Ini
“Dalam situasi strong dollar terjadi secara kontinu maka BI perlu mempersiapkan capital control atau syarat bagi eksportir untuk menyimpan hasil ekspor dalam perbankan domestik selama sekurangnya 6-9 bulan,” sebut Bhima.
Artikel Terkait
Pandemi Melambat, Anggaran Penanganan Covid-19 di APBN Fokus Hadapi Tantangan Ekonomi
Satker Diimbau Segera Bergerak, Realisasi Kinerja Belanja APBN di Jawa Tengah Masih Rendah
Arahan Presiden Joko Widodo Menghemat Uang Negara, Senjata untuk Kelola APBN
Pengelolaan Keuangan APBN Makin Menantang , Implementasi SAKTI Terus Diakselerasi
Jelang Resesi, Sri Mulyani Optimis APBN Bisa Jadi Bantalan Ekonomi: Tarik Capital Inflow