Segera Dibayarkan BSU Sebesar Rp8,8 Ttiliun bagi Pekerja, Simak Syarat-syaratnya

- Jumat, 30 Juli 2021 | 20:25 WIB
Menaker Ida Fauziyah./suaramerdeka.com/dok
Menaker Ida Fauziyah./suaramerdeka.com/dok

JAKARTA, suaramerdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1 juta calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) dari 8,73 juta pekerja/buruh yang diproyeksikan akan menerima.

Untuk jumlah calon penerima tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp8,8 Triliun.

"Nantinya data 1 juta calon penerima BSU tersebut akan dicek dan di-screening oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan kesesuaian format data, dan menghindari duplikasi data," ujar Menaker Ida, di Jakarta, Jumat 30 Juli 2021.

Menaker Ida meminta kepada seluruh perusahaan yang belum menyerahkan data rekening pekerjanya agar segera menyerahkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Anggaran Penanganan Covid-19 di Kebumen Rp 94,3 Miliar, Insentif Nakes Rp 33 Miliar

Begitu pula para pekerja/buruh yang memenuhi syarat, tapi belum menyerahkan data nomor rekening bank-nya ke perusahaan agar segera menyerahkan ke perusahaan guna memperlancar proses pemberian bantuan.

"Saya mengimbau kepada seluruh perusahaan dan pekerja/buruh di seluruh Indonesia yang belum mendaftar di program BPJS Ketenagakerjaan, segera daftarkan diri kita dan pekerja/buruh kita pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian kita semua dapat terlindungi, terutama di masa-masa sulit seperti saat ini," ucapnya.

Ia berharap, bantuan ini dapat membantu meringankan beban ekonomi para pekerja/buruh dan juga perusahaan yang sedang mengalami kesulitan di masa pandemi Covid-19 ini.

"Gunakanlah sebaik-baiknya dana bantuan yang telah diberikan. Patuhi protokol kesehatan, dan terus optimis kita pasti bisa melewati masa sulit ini apabila bersama-sama," ucapnya.

Baca Juga: Olimpiade 2020: The Daddies Disingkirkan Pasangan Taiwan di Semifinal

Adapun, pekerja/buruh yang akan mendapat bantuan harus memenuhi seluruh persyaratan.

Syarat tersebut yakni WNI yang dibuktikan dengan NIK dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan Juni 2021.

Pekerja yang berhak mendapatkan bantuan harus bergaji paling banyak Rp3,5 juta, dengan ketentuan pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta.

Baca Juga: 1,5 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Tiba di Indonesia, untuk Vaksinasi Gotong Royong

Persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi atau kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

Sebagai contoh upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312,00 dibulatkan menjadi Rp4.800.000.

“Persyaratan lainnya, yaitu pekerja yang bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah," ucapnya.

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Terkini

KPR Danamon Raih Properti Indonesia Award 2021

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 19:12 WIB
X