Kemudahan Berusaha di Indonesia Belum Sepenuhnya Terwujud, Ini Indikator yang Harus Dibenahi

- Jumat, 30 Juli 2021 | 08:00 WIB
Ilustrasi UMKM
Ilustrasi UMKM

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) seharusnya bisa mendorong tumbuhnya Public-Private Partnership (PPP) untuk mendukung perkembangan sektor-sektor potensial di Tanah Air.

Untuk itu regulasi yang diterapkan pemerintah dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia harus sederhana, efisien dan berlaku di semua wilayah.

Sampai saat ini, kemudahan berusaha di Indonesia masih belum sepenuhnya terwujud. Salah satu indikator yang harus dibenahi adalah indikator Starting a Business atau pendaftaran usaha

Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) juga menemukan, waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan usaha di Indonesia adalah sebanyak 23 hari yang mencangkup 11 prosedur dan terdapat 69 regulasi untuk pendaftaran menjadi bisnis legal.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Pastikan Obat-obatan dan Oksigen untuk Luar Jawa-Bali Masih Aman

“Hal ini masih diikuti dengan adanya izin bangunan, izin gangguan (masih diberlakukan di beberapa daerah),” kata Peneliti CIPS Arumdriya Murwani.

Rumitnya birokrasi perizinan membuat orang lebih memilih bertahan di ranah informal meski dengan menanggung sejumlah opportunity cost (perlindungan keamanan, akses kredit bank, dan lain-lain).

Pada akhirnya hal ini berdampak pada minat usaha informal untuk mendaftarkan usahanya menjadi formal dan minat investor di awal untuk membuka bisnis di Indonesia.

Baca Juga: Simalakama Petani Tembakau: Diversifikasi Bisa Jadi Solusi

Arumdriya menjelaskan, penerapan Online Single Submission (OSS) adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Indonesia.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pandemi, Pertumbuhan Investor Justru Makin Bersemi

Jumat, 17 September 2021 | 15:21 WIB

13 Green Energy Station Hadir di Jawa Tengah DIY

Selasa, 14 September 2021 | 14:26 WIB
X