BPJPH Dukung Pengembangan Produk Kosmetik Halal

- Rabu, 28 Juli 2021 | 23:17 WIB

JAKARTA, suaramerdeka.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mendukung upaya pengembangan produk kosmetik halal di Indonesia.

Hal itu oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPJPH, Mastuki, saat menjadi narasumber Webinar bertema "Menyongsong Era Kewajiban Halal Kosmetika 2026" yang diadakan oleh PT Paragon.

"Kosmetik merupakan jenis produk yang berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) kita dikenai kewajiban bersertifikat halal. Kami mendukung pengembangan industri produk kosmetik halal agar produk halal nasional kita semakin mampu bersaing dan memanfaatkan potensi pasar yang besar, baik lokal maupun internasional," ungkap Mastuki melalui pertemuan virtual, Selasa (27/7/2021).

Baca Juga: Protokol Kesehatan dan Kegiatan Ekonomi Bisa Berjalan Seiring

Sebelumnya, General Counsel dari PT Paragon Technology and Innovation, Yanne Sukmadewi, mengungkapkan bahwa berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan produk kosmetik halal. Sebagai pelopor dan pionir produk kosmetik halal di Indonesia, menghadapi perlu untuk terus memastikan proses produksi yang dijalankannya dapat terus memenuhi standar halal sesuai ketentuan regulasi JPH yang dinamis telah mengalami perkembangan.

hal itu, Mastuki mengatakan bahwa untuk memastikan keterjaminan kehalalan produk, sertifikasi halal merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pelaku usaha.

"Dengan melaksanakan sertifikasi halal dengan itu kemudian produk memiliki sertifikat halal, maka kepastian hukum terhadap suatu produk dapat diwujudkan." imbuh Mastuki.

Untuk hal itu, lanjut Mastuki menjelaskan, jumlah hal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk mewujudkan produk halal (PPH). Pertama, harus dipastikan bahwa bahan baku yang digunakan adalah bahan baku halal. Kedua, dalam proses produksi tidak boleh dicampur dengan bahan atau barang yang haram/najis." kata Mastuki menjabarkan.

"Ketiga, pelaku usaha juga harus memastikan bahwa tempat, peralatan dan fasilitas produksi terpisah/dipisahkan dari kemungkinan kontaminasi barang yang haram. Selanjutnya, jika setelah proses produksi selesai ada masa penyimpanan produk, maka produk harus disimpan di tempat yang terpisah dengan barang yang haram/ najis. Distribusi produk juga dipastikan harus berdasarkan prinsip kemaslahatan dan terhindar dari kontaminasi dengan barang-barang yang haram/najis," terang Mastuki.

Lebih lanjut, Analis Kebijakan pada Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Fitriah Setyarini, menjelaskan dengan gamblang prosedur pengajuan sertifikasi halal.

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Tags

Terkini

Fed Isyaratkan Kenaikan Suku Bunga, Emas Merangkak Naik

Kamis, 23 September 2021 | 08:12 WIB
X