Jika Rampung, BPH Migas Yakin Revisi Perpres 191/2014 Mudahkan Penyaluran Subsidi BBM

- Kamis, 29 September 2022 | 12:50 WIB
ilustrasi pengisi BBM di SPBU.  (suaramerdeka.com / dok Pertamina)
ilustrasi pengisi BBM di SPBU. (suaramerdeka.com / dok Pertamina)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengingatkan pentingnya realisasi pembatasan pembelian BBM Subsidi.

Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman berharap revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak segera diundangkan.

Saat ini dibutuhkan landasan hukum agar BBM subsidi semakin tepat sasaran demi memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga: Polri Gelar Operasi Zebra 2022 Selama 14 Hari, Tanpa Sistem Tilang Manual

"Kuota tahun ini Pertalite 23,05 juta kiloliter, dari prognosa yang kita buat hingga September ini maka nanti total konsumsi tahunan bisa mencapai tambahan 6,8 juta kiloliter," kata Saleh dalam diskusi dengan media, Selasa 27 September 2022.

Guna mencegah pendistribusian tidak tepat sasaran, Saleh menegaskan, diperlukan pendistribusian secara tertutup, sehingga subsidi energi bisa tepat sasaran, sesuai dengan Undang-Undang Energi.

Salah satu opsi untuk mengatasi kekurangan BBM akibat pemakaian yang melebihi kuota, adalah dengan membatasi pembelinya.

Baca Juga: Intip 6 Manfaat Menggunakan Software Attendance Management Solution

"Opsi itu yang sedang kita diskusikan agar selesai di bulan ini,’’ ucap Saleh

Namun untuk penerapannya, perlu ada revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak terus disuarakan sejumlah pihak.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pupuk Indonesia Go Global Lewat Ekspansi di Dubai

Senin, 31 Oktober 2022 | 20:01 WIB
X