Perlu Revisi, Regulasi Lemah Jadi Celah Pendirian Koperasi yang Dinilai Sangat Mudah

- Selasa, 27 September 2022 | 10:05 WIB
Ilustrasi regulasi koperasi yang perlu direvisi. (Gerd Altmann/Pixabay)
Ilustrasi regulasi koperasi yang perlu direvisi. (Gerd Altmann/Pixabay)
SEMARANG, suaramerdeka.com- Langkah untuk merevisi ketentuan perundang-undangan soal koperasi menjadi sangat penting.
 
Upaya revisi Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi anggotanya.
 
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Ema Rachmawati menyampaikan, kelemahan dari sisi regulasi koperasi karena ketiadaan sanksi.
 
 
Pengawasan pun tidak bisa melakukan penindakan padahal proses pendirian koperasi saat ini terbilang mudah.
 
''Harus diakui dengan model OSS sekarang pendaftaran koperasi tidak melalui kita seperti dulu, tahu-tahu nambah dari 600 jadi 900. Tidak ada sanksi itu kelemahan dari UU koperasi,'' papar Ema, Selasa 27 September 2022.
 
Saat ini dari total 900 koperasi di provinsi Jawa Tengah, jumlah koperasi simpan pinjam (KSP) mencapai 600-an. 
 
 
''Dari jumlah 600 KSP tersebut 20 persennya kondisinya cukup sehat. Sedangkan yang kurang sehat ada sekitar 70 persen dan sisanya 10 persen dalam pengawasan,'' terangnya.
 
Ema menilai, regulasi yang lemah ini yang bisa dimanfaatkan oknum yang ingin berbisnis uang tapi dengan jalan yang mudah.
 
Koperasi berkasus yang dilihat juga dari sisi kelembagaan tidak sesuai dengan jati diri koperasi misalnya tidak pernah RAT.
 
 
Selain itu banyak KSP belum mau melakukan digitalisasi, karena begitu ini diterapkan maka tentu laporan keuangan akan terbuka.
 
Menurutnya ketentuan undang-undang harus direvisi dan memberikan kekuatan sanksi tegas.
 
Banyak koperasi juga melakukan window dressing atau mempercantik portofolio laporan keuangan untuk berbagai keperluan.
 
 
''Banyak KSP ini belum mau terbuka digitalisasi, masih ada yang window dressing misalnya pajak pakai buku A, audit eksternal buku B ya semacam itulah, tapi setelah diaudit akuntan kondisinya nggak sehat,'' kata Ema.
 
Terpisah, Ketua Umum Indonesia Microfinance Expert Association (IMFEA) Dr Ahmad Subagyo mengungkapkan, mengacu regulasi yang ada maka koperasi adalah perkumpulan orang. 
 
Dengan perseorangan sebagai legal entitas, maka transaksi yang terjadi di dalamnya merupakan transaksi kerja sama antarorang.
 
 
Ini berarti, setiap kali ada transaksi antaranggota dan koperasi adalah kesepakatan bersama.
 
''Sebelumnya sudah ada revisi UU No 17 Tahun 2012 dari definisi koperasi tadinya perkumpulan orang menjadi badan hukum, tapi aturan itu dieliminasi oleh MK akhirnya kembali lagi ke UU yang lama,'' kata Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Micro Finance Indonesia (MFI) ini.
 
Untuk bisa melakukan transaksi, tentu harus menjadi anggota terlebih dahulu. Namun yang jadi persoalan ketika koperasi menghimpun dana dari siapa saja termasuk bukan dari anggota.
 
Ditambahkan, dengan regulasi yang lemah ini maka pemerintah mengalami kesulitan ketika ada koperasi bermasalah.
 
 
Berbicara soal regulasi empat elemen ini harus dipenuhi seperti perijinan, pengaturan, pengawasan dan pencabutan izin.
 
Namun menurut Ahmad Subagyo, berbicara tentang pengawasan dalam UU No 25 Tahun 1992 hal itu tidak dijelaskan.
 
Adanya pengawasan yang terkesan dipaksakan ini menimbang persoalan lain karena pemerintah ingin hadir melindungi masyarakat.
 
 
''Regulasi tidak kuat jadi terbatas, bahasa saya pemerintah hadir melindungi masyarakat tapi tidak bisa maksimal. Pendirian koperasi sangat mudah dan mudah saja menghimpun dana masyarakat dengan iming-iming bunga tinggi tanpa pengawasan atau sanksi," paparnya.
 
Menurut dia, masyarakat juga sering terjebak ketika memiliki dana lebih ingin keuntungan besar. 
 
Prinsip high risk high return ini tentu harus disadari betul karena risikonya menaruh uang besar tanpa dasar regulasi yang melindungi konsumen atau anggota tentu bisa merugikan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.
 
 
Peraturan perundang-undangan yang jelas tentu akan menjadi pondasi kuat menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian.
 
Koperasi sebagai sebuah badan hukum dan badan usaha seharusnya bisa memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin memulai usaha, hanya saja jika tidak ada pengawasan akan jadi sangat lemah.
 
''Pemberdaya terhadap suatu entitas tidak hanya memberi perijinan, mudah sekali bikinnya setelah badan hukum dapat selesai ya sudah dilepas. Perlu ada penanganan komprehensif,'' imbuhnya.
 
 
Pihaknya tak menampik, ada pejabat pengawas koperasi tetapi hal ini juga disayangkan karena tidak memiliki dasar regulasi yang jelas.
 
''Pemerintah ingin membantu penguatan tapi menjadi alakadarnya, pengawas datang ke koperasi harusnya melakukan pembinaan, tapi mereka malah dibina dalam tanda kutip karena tidak memiliki dasar yang cukup soal operasional bisnis yang seperti bank,'' katanya.

Editor: Modesta Fiska

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X