Regulasi Lemah, Penanganan Koperasi Bermasalah Disebut Tak Optimal Lindungi Anggota

- Minggu, 25 September 2022 | 16:15 WIB
OTT KPK  suap kepengurusan kasasi pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana. (Tangkapan layar kanal YouTube resmi KPK)
OTT KPK suap kepengurusan kasasi pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana. (Tangkapan layar kanal YouTube resmi KPK)

SEMARANG, suaramerdeka.com- Maraknya koperasi bermasalah yang sedang dalam tahap pengawasan akan sulit jika sistem regulasinya tidak diubah.

Peraturan atau regulasi yang ada membuat posisi masyarakat sebagai pemilik dana yang ingin menyimpan uangnya di koperasi sangat lemah.

Keberadaan koperasi simpan pinjam (KSP) yang mengacu regulasi dasar UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinilai akan jadi rumit dalam pengembangannya ke depan.

Baca Juga: Kasus Suap Perkara Mahkamah Agung, Awal Mula dari Gugatan Pailit KSP Intidana

Ketua Umum Indonesia Microfinance Expert Association (IMFEA) Dr Ahmad Subagyo mengungkapkan, mengacu regulasi yang ada maka koperasi adalah perkumpulan orang.

Dengan perseorangan sebagai legal entitas, maka transaksi yang terjadi di dalamnya merupakan transaksi kerja sama antarorang.

Ini berarti, setiap kali ada transaksi antaranggota dan koperasi adalah kesepakatan bersama.

"Sebelumnya sudah ada revisi UU No 17 Tahun 2012 dari definisi koperasi tadinya perkumpulan orang menjadi badan hukum, tapi aturan itu dieliminasi oleh MK akhirnya kembali lagi ke yang lama,'' kata Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Micro Finance Indonesia (MFI) ini, Minggu 25 September 2022.

Baca Juga: Koperasi Sektor Riil di Jateng Kurang Berkembang, Perlu Kolaborasi dengan KSP

Untuk bisa melakukan transaksi, tentu harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu.

Halaman:

Editor: Modesta Fiska

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X